Shadow

Diduga Langgar Prosedur, Lapas Saumlaki Pindahkan WBP Secara Tak Etis

 

Saumlaki, RadarMalukuNews.com – Pemindahan warga binaan permasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas III Saumlaki yang dilakukan secara diam-diam pada dini hari kembali menyoroti carut-marut standar operasional pemasyarakatan. Keluarga menyebut tindakan itu sebagai contoh paling telanjang dari dugaan maladministrasi yang melabrak prosedur hukum.

Petrus Kait Londar, warga binaan yang dipindahkan ke Ambon, disebut dikeluarkan tanpa pemberitahuan, tanpa dokumen resmi, dan tanpa penjelasan. Surat pemberitahuan yang diterima keluarga justru terbit setelah pemindahan dilakukan tanpa lampiran sidang TPP, tanpa SP Pindah, tanpa BAST, dan tanpa rincian risiko pemindahan.

Ketiadaan dokumen inti ini, menurut keluarga, menempatkan proses tersebut sebagai “pemindahan tanpa jejak administratif”.

Cermin Masalah Sistemik & Perlakuan Berlebihan Lapas

Keluarga mengungkapkan Petrus dibawa keluar lapas dengan kepala ditutup dan tangan diborgol, lalu diberangkatkan melalui Pelabuhan Yos Sudarso Saumlaki. Cara pemindahan itu, menurut mereka, menyerupai perlakuan terhadap tahanan berisiko tinggi.

“Dia berteriak meminta siapa pun menghubungi keluarga. Itu satu-satunya cara dia meminta pertolongan,” kata Alowisius Londar, adik Petrus.

Keluarga mempertanyakan alasan di balik perlakuan tersebut, mengingat Petrus bukan pelaku kejahatan berisiko tinggi dan tidak memiliki catatan pelanggaran berat di dalam lapas.

Penjelasan Pejabat Lapas Dinilai Mengaburkan Fakta

Ketika keluarga meminta klarifikasi, pihak lapas memindahkan mediasi ke Polres Kepulauan Tanimbar. Dalam forum itu, PLh. Kalapas Melkianus A. Jempormasse menyampaikan pemindahan dilakukan bukan karena pelanggaran Petrus, tetapi akibat berbagai gangguan, mulai dari konfrontasi keluarga terkait pemusnahan ponsel hingga laporan petugas perihal potensi kekacauan.

Bagi keluarga, penjelasan itu justru menambah kejanggalan. Tidak ada dokumen risiko, tidak ada rekomendasi tertulis, dan alasan dianggap berubah dari satu pernyataan ke pernyataan lain.

“Jika alasannya berbeda-beda, bagaimana mungkin keputusan pemindahan bisa berdasar hukum?” ujar keluarga.

Keluarga Siapkan Laporan Resmi

Keluarga telah mengajukan permintaan terbuka agar Lapas Saumlaki menyerahkan seluruh dokumen pemindahan. Selain itu, mereka menyiapkan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Maluku dan surat keberatan ke Kanwil Kemenkumham Maluku.

“Kami akan tempuh semua jalur. Pemindahan bukan operasi rahasia. Ini lembaga negara, dan publik berhak tahu,” tegas keluarga.

Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap transparansi lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan 2022 menegaskan hak keluarga atas informasi lengkap. Namun dalam kasus ini, akses informasi justru minim, dokumen tak tersedia, dan klarifikasi tidak tuntas. (RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *