Shadow

Sidang Perdana Dugaan Korupsi Dana Hibah Gereja Meyano Bab di PN Ambon

Ambon, RadarMalukuNews.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menggelar sidang perdana perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah pembangunan Gereja Katolik Stasi Santo Michael Meyano Bab, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (18/12/2025).

Dalam perkara tersebut, dua terdakwa, yakni Fransiskus Rumajak selaku Ketua Panitia dan Marthin M.R.A. Titirloloby sebagai Bendahara Panitia, telah menyalahgunakan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Diduga Tidak Sesuai Peruntukan

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Wilson Sriver dengan Hakim Anggota Antonius Sampe Samine dan Paris Edward.

Dalam dakwaannya, JPU menguraikan bahwa dana hibah pembangunan gereja diterima panitia secara bertahap dalam dua tahun anggaran dan seharusnya digunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan dana tersebut diduga tidak sepenuhnya sesuai peruntukan.

Progres Fisik Dinilai Tidak Seimbang dengan Dana yang Digunakan

Jaksa menyebutkan adanya sejumlah pengeluaran yang tidak tercantum dalam RAB, antara lain pembayaran upah tukang dan biaya konsumsi, meskipun pembangunan gereja direncanakan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. Selain itu, JPU juga mengungkap dugaan penggunaan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Lebih lanjut, JPU menjelaskan bahwa pencairan dana hibah dilakukan melalui Rekening Umum Kas Daerah ke rekening Panitia Pembangunan Gereja. Dana tersebut kemudian dikelola oleh para terdakwa selaku penanggung jawab kegiatan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit, ditemukan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban secara administratif dengan progres fisik pembangunan gereja.

Akibat perbuatan tersebut, menurut Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 700/LAK-33/XI/2025 tanggal 28 November 2025, negara diduga mengalami kerugian keuangan sebesar Rp1 miliar. Hingga perkara ini disidangkan, pembangunan gereja tersebut belum selesai meskipun seluruh dana hibah telah dicairkan.

Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, khususnya dana hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan kegiatan keagamaan. Setiap penggunaan dana publik, menurut JPU, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa secara primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, para terdakwa juga didakwa secara subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) undang-undang yang sama.

Majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda penyampaian eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa pada 29 Desember 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. (RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *