
AMBON, RadarMalukuNews.com – Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan penyertaan modal pada BUMD PT Tanimbar Energi kini berada pada fase krusial. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, para terdakwa mengajukan eksepsi atau nota keberatan yang pada intinya meminta agar perkara dihentikan sebelum memasuki tahap pembuktian.
Eksepsi tersebut mempersoalkan keabsahan surat dakwaan Penuntut Umum. Namun dalam persidangan, Penuntut Umum menegaskan bahwa keberatan para terdakwa telah melampaui batas formil eksepsi dan justru menyentuh substansi perkara yang seharusnya diuji melalui pemeriksaan alat bukti.
Batas Eksepsi Bersifat Limitatif
Penuntut Umum menjelaskan bahwa dalam hukum acara pidana, ruang lingkup eksepsi bersifat limitatif, yakni hanya mencakup kewenangan mengadili, dapat tidaknya dakwaan diterima, serta keabsahan dakwaan secara formil. Ketika dalil eksepsi telah memasuki pembahasan mengenai perbuatan, niat, kewenangan, hingga kerugian negara, maka hal tersebut merupakan wilayah pembuktian.
“Apakah suatu kebijakan merupakan kesalahan administratif atau telah berkembang menjadi perbuatan melawan hukum pidana, tidak dapat ditentukan pada tahap eksepsi,” tegas Penuntut Umum dalam jawabannya di hadapan Majelis Hakim.
Persoalan mengenai peran dan tanggung jawab para terdakwa dalam pengelolaan BUMD juga menjadi perhatian. Dalam konstruksi hukum pidana, jabatan dan kewenangan melekat dengan tanggung jawab hukum. Penilaian apakah kewenangan tersebut digunakan secara sah atau disalahgunakan hanya dapat ditentukan melalui rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan.

Audit Kerugian Negara Bukan Vonis Akhir
Dalil eksepsi yang mempersoalkan audit kerugian negara juga menjadi perhatian.Penuntut Umum menegaskan bahwa audit bukanlah vonis akhir, melainkan alat bantu untuk membuka fakta awal. Penilaian final mengenai ada atau tidaknya kerugian negara serta keterkaitannya dengan perbuatan para terdakwa merupakan kewenangan Majelis Hakim setelah seluruh alat bukti diperiksa.
Bagi Penuntut Umum, penghentian perkara pada tahap eksepsi justru akan menutup ruang pengujian kebenaran materiil secara menyeluruh. Oleh karena itu, Kejaksaan menegaskan komitmennya agar perkara PT Tanimbar Energi dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Persidangan kini menunggu putusan sela Majelis Hakim. Putusan tersebut akan menentukan arah penanganan perkara: apakah berlanjut ke tahap pembuktian atau berhenti sebelum fakta-fakta hukum diuji secara terbuka.
Bagi publik, perkara ini bukan semata persoalan hukum para terdakwa, melainkan ujian atas prinsip pertanggungjawaban dalam penggunaan kewenangan publik, khususnya yang berdampak pada keuangan daerah. (RM)
