
RADARMALUKUNEWS.COM.SBB – Satu tahun masa pemerintahan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dinilai sebagai periode paling mengecewakan dalam sejarah pemerintahan daerah tersebut.
Alih-alih menghadirkan arah pembangunan yang jelas, pemerintahan saat ini justru dinilai mengalami stagnasi akut, miskin terobosan, serta memperlihatkan kepemimpinan yang pasif dan tidak berdaya menghadapi isu-isu strategis.
Pengamat kebijakan publik, Ismail M. Lussy, menilai kegagalan paling mendasar terletak pada absennya visi dan keberanian politik Bupati dalam mengelola pemerintahan.
“Tahun pertama seharusnya menjadi fondasi arah pembangunan lima tahun ke depan. Tetapi yang terjadi di SBB adalah kekosongan kepemimpinan. Pemerintah hanya berjalan secara administratif tanpa agenda perubahan,” tegas Ismail kepada Media ini, Senin (9/2/2026).
Ia menyebut, hingga satu tahun berjalan, tidak ada satu pun program unggulan yang dapat dibanggakan publik.
Program pembangunan dinilai bersifat seremonial, berulang, dan tidak menyentuh persoalan mendasar daerah seperti pengangguran, kemiskinan struktural, ketimpangan infrastruktur, dan keterisolasian ekonomi.
Menurut Ismail, kondisi tersebut merupakan bukti kegagalan perencanaan dan eksekusi kebijakan. pemerintah daerah dinilai kehilangan kemampuan membaca potensi daerah dan tantangan global, sehingga SBB tertinggal dari daerah lain di Maluku yang mulai bergerak progresif.
Lebih jauh, Ismail menyoroti lemahnya kepemimpinan Bupati dalam membangun komunikasi publik dan konsolidasi birokrasi.
Kepala daerah dinilai tidak tampil sebagai pemimpin politik yang mampu memberi arah, tekanan, dan inspirasi bagi jajaran pemerintah maupun masyarakat.
“Minimnya sikap tegas, jarangnya pernyataan resmi terhadap isu penting, serta lemahnya koordinasi lintas sektor menunjukkan Bupati tidak memegang kendali penuh atas roda pemerintahan,” katanya.
Sorotan paling keras diarahkan pada sikap Bupati SBB terhadap proyek Maluku Integrated Port (MIP) di Waisarisa. Proyek strategis nasional tersebut dinilai sebagai peluang emas bagi Seram Bagian Barat untuk keluar dari ketertinggalan ekonomi. Namun ironisnya, hingga kini pemerintah daerah justru bersikap diam dan pasif.
“Tidak ada keberanian politik untuk mengawal proyek ini demi kepentingan daerah. Tidak ada strategi memastikan tenaga kerja lokal terlibat, tidak ada perlindungan terhadap masyarakat, bahkan tidak ada komunikasi terbuka. Ini bentuk pembiaran,” ujar Ismail.
Ia memperingatkan, sikap pasif tersebut berpotensi menjadikan Seram Bagian Barat hanya sebagai wilayah eksploitasi, sementara keuntungan ekonomi dan strategis dinikmati pihak luar tanpa kontribusi signifikan bagi daerah.
Ismail menilai kegagalan merespons isu MIP merupakan simbol dari kepemimpinan yang lemah dan tidak berpihak pada rakyat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka SBB akan kehilangan momentum pembangunan dalam lima tahun ke depan.
“Kinerja satu tahun ini bisa disebut sebagai yang terburuk. Tanpa perubahan pendekatan, tanpa keberanian politik, dan tanpa kepemimpinan yang tegas, maka masa depan pembangunan SBB berada dalam ancaman serius,” tandasnya.
Ia menegaskan, kritik ini merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah agar segera melakukan koreksi total.
“Rakyat tidak butuh pemimpin yang diam dan menunggu. SBB membutuhkan kepemimpinan yang berani, visioner, dan berdiri di garis depan membela kepentingan masyarakat,” pungkas Ismail.”
