Shadow

Penyertaan Modal ke “Jatah Politik”, UP3, dan “Uang Kopi” DPRD Menggema dalam Perkara PT Tanimbar Energi

Ambon, RadarMalukuNews.com – Sidang dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada PT Tanimbar Energi, Kamis (12/2/2026), menjelma menjadi arena saling serang dan ajang relasi kuasa saling menelanjangi. Bukan lagi sekadar soal administrasi BUMD, melainkan dugaan transaksi politik dalam pembahasan APBD yang menyerempet praktik suap berjamaah.

Tiga terdakwa duduk di kursi pesakitan, yakni mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, mantan Dirut PT Tanimbar Energi Johana Joice Julita Lololuan, dan mantan Direktur Keuangan Karel F.G.B. Lusnarnera.
Penuntut Umum menghadirkan enam saksi kunci, yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, mantan Penjabat Bupati Alwiyah Fadlun Alaydrus, Kepala Bidang Perekonomian Ucok Poltak, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ivonila K. Sinzu, Kepala Bidang Keuangan BPKAD Suzy, serta Kepala Sub Bidang Keuangan BPKAD Daniel Fanumby.

Kerugian negara ditaksir Rp6.251.566.000 dari APBD 2020–2022, Namun yang terkuak di ruang sidang mengindikasikan persoalan lebih serius, yaitu dugaan pembajakan kebijakan anggaran untuk kepentingan kelompok.

Dokumen Tak Lengkap, Uang Miliaran Raib

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Martha Maitimu, Alwiyah Fadlun Alaydrus mengungkap temuan serius saat menjabat sebagai Penjabat Bupati sekaligus pemegang saham BUMD pada 2021.

Ia menyatakan dokumen penting PT Tanimbar Energi tidak tersedia dan tidak lengkap saat dilakukan pemeriksaan administrasi.
“Saat pemeriksaan administrasi, dokumen perusahaan tidak lengkap,” ungkapnya tegas.

Akibatnya, lanjut Alwiyah, pencairan penyertaan modal ditahan karena syarat administratif tidak terpenuhi. Keputusan itu diambil dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham demi menjaga akuntabilitas. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pengelolaan dana publik berjalan tanpa fondasi tata kelola yang memadai.

Deadlock APBD / Deadlock Pesanan

Sidang memanas saat terdakwa Petrus Fatlolon membongkar kebuntuan APBD 2020–2021. Ia menyebut deadlock bukan murni perbedaan pandangan pembangunan, melainkan karena adanya “kepentingan” yang harus diakomodasi.

Disebut adanya tambahan pokok pikiran (pokir) bagi 25 anggota DPRD, penambahan perjalanan dinas, hingga permintaan anggaran tertentu. Yang paling menyentak yaitu dugaan permintaan Rp50 juta untuk masing-masing dari 25 anggota DPRD.

Jika pernyataan ini terbukti, maka pembahasan APBD bukan lagi forum legislasi, melainkan arena tawar-menawar uang rakyat yang dipertaruhkan dalam transaksi politik.

Tak berhenti di situ, Fatlolon juga menyeret isu pembayaran Utang Pihak Ketiga (UP3) milik Agustinus Thiodorus, sang paman Bupati aktif Ricky Jauwerissa. Isu ini membuka potensi konflik kepentingan yang tak bisa dipandang remeh. Ketua Majelis Hakim menegaskan seluruh keterangan akan diuji dalam pembuktian.

Yoke “Sentil” – Ivon “Sangkal”

Pengakuan Johana Lololuan atau yang kerab disapa Yoke ini, makin memperkeruh situasi dalam pembahasan LPJ 2020. Ia menyatakan setiap kali rapat dengan Komisi C digelar, selalu ada permintaan uang. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ivon selaku Sekretaris Komisi C,  barulah LPJ 2020 pun diterima.
“Yang biasa berikan uang kepada Komisi C itu direktur keuangan saya,” ujarnya.

Direktur Keuangan disebut sebagai pihak yang menyerahkan uang tersebut.
Namun Ivon membantah tegas tudingan itu dihadapan Majelis Hakim. Ia menegaskan tidak pernah menerima, apalagi meminta uang.

Ironisnya, keterangan Direktur Keuangan justru mempertegas dugaan praktik tersebut. Ia menyebut, dalam setiap rapat, Ivon menyampaikan kepada Direktur Utama agar disiapkan “uang kopi”. Bukan sekali dua kali, tapi rutin setiap tahun.

Ruang sidang pun berubah menjadi arena saling bantah. Tak satu pun pihak mengaku bersalah. Majelis hakim menegaskan, bukan pengakuan yang menentukan, melainkan fakta hukum yang terbukti.

Jika keterangan ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar LPJ 2020 melainkan integritas lembaga dan moralitas pengawasan anggaran publik dan Jika aliran uang itu terbukti, maka frasa “uang kopi” berpotensi berubah menjadi pasal suap.

Hakim Prihatin Masa Depan Daerah 

Ketua Majelis Hakim bahkan menyinggung dampak perkara ini terhadap masa depan pengelolaan sumber daya strategis seperti Blok Masela.
“Dari sidang ini baru saya tahu nasib Blok Masela seperti apa. Jangan biarkan anak-anak Tanimbar cari makan di luar Tanimbar,” tegasnya.

Pernyataan itu bukan basa-basi. Ia menjadi alarm bahwa korupsi di tingkat BUMD dan APBD bukan hanya merugikan angka, tetapi merusak fondasi ekonomi jangka panjang daerah.

Keterangan para saksi dan terdakwa yang terkuak di ruang sidang, memperlihatkan bagaimana kebijakan yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah justru diduga melenceng dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sidang PT Tanimbar Energi kini menjelma menjadi ujian integritas eksekutif dan legislatif. Dugaan “jatah politik”, “lobi Paman“, uang kopi”, dan intervensi anggaran menampar wajah tata kelola publik. (RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *