
Ambon, RadarMalukuNews.com – Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (26/2/2026), kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020–2022.
Empat saksi dihadirkan Penuntut Umum: Yosefina Yosenta Atua, Albyan Hart Touwelly, Lucia Tekla Ratuanak, S.H., dan Marlen Kudamassa.
Yosefina, saat itu Kasubag Keuangan BPKAD sekaligus PPK, menjelaskan pencairan dimulai dari permohonan BUMD ke Bupati, disposisi ke BPKAD, penyusunan SPP oleh bendahara, verifikasi PPK, penerbitan SPM hingga terbit SP2D.
Ia mengaku tetap memproses pencairan meski menilai ada prosedur yang tidak sepenuhnya sesuai, karena perintah pimpinan. Tahun 2022, ia menyebut pencairan Rp1 miliar atas arahan Kepala BPKAD saat itu, dan tidak mengetahui adanya pembagian ke tiga BUMD.
Albyan, Bendahara SKPKD, menyatakan mengikuti disposisi pimpinan dalam menerbitkan SPP. Ia mengungkap pernah mempertanyakan pencairan yang diduga untuk pembayaran gaji, namun tetap diarahkan melanjutkan proses. Ia juga menyebut Bupati pernah menentukan nominal kegiatan di luar DPA.
Ia merinci pencairan: 2020 sebesar Rp1,5 miliar; 2021 sekitar Rp3 miliar ditambah APBD Perubahan Rp3.751.566.000; dan 2022 sebesar Rp1 miliar.
Lucia menegaskan pencairan penyertaan modal wajib didukung Perda, Perbup, SK Bupati, laporan keuangan, hasil audit, dan dokumen permohonan. Jika laporan pertanggungjawaban belum lengkap, pencairan seharusnya dipending.
Marlen menjelaskan PT Tanimbar Energi dibentuk untuk persiapan pengelolaan Participating Interest (PI) dan kegiatan terkait Blok Masela. Ia menyebut sebelum persetujuan pencairan, semestinya ada analisis investasi dan rencana bisnis. Bagian Perekonomian juga pernah mendapat saran dari Biro Ekonomi Provinsi Maluku agar dana penyertaan modal tidak digunakan untuk membayar gaji.
Sidang akan dilanjutkan guna mendalami proses perencanaan, pencairan, dan penggunaan dana penyertaan modal tersebut. (RM)
