
AMBON, RadarMalukuNews – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku mengangkat sejumlah isu strategis daerah dalam Rapat Pleno II yang digelar Minggu (15/3/2026). Mulai dari kondisi fiskal daerah yang belum menggembirakan, tingginya angka kemiskinan, hingga persoalan hak masyarakat dalam rencana pengembangan proyek raksasa Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Rapat pleno yang dipimpin Ketua DPD Golkar Maluku, Umar Lessy, didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku, Anos Jeremias, serta dihadiri jajaran pengurus Partai Golkar Maluku periode 2025–2030 itu menegaskan komitmen partai untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kita harus memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan di daerah ini. Kondisi fiskal memang kurang begitu positif, tetapi di tengah keterbatasan itu kita harus lebih kreatif,” ujar Lessy.
Dorong Iklim Investasi Kondusif
Dalam rapat tersebut, Partai Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif di Maluku.
Menurut Lessy, masuknya investasi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan perizinan, tetapi juga jaminan keamanan dan kenyamanan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di daerah.
“Kita harus mampu mendorong Pemda memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi hal penting selain perizinan,” tegasnya.
Forum pleno juga menyoroti kondisi Maluku yang hingga kini masih masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia.
Hal ini dinilai menjadi ironi mengingat Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Golkar menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan refleksi sekaligus evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Hak Masyarakat dalam Proyek Blok Masela
Perhatian khusus juga diarahkan pada rencana groundbreaking proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Pemerintah pusat bahkan telah mendorong pemerintah daerah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah terdampak proyek.
Golkar menilai penyelesaian hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek strategis nasional tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Nilai Tanah Nustual Dipersoalkan
Golkar juga menyoroti pengalaman penyelesaian hak masyarakat di Pulau Nustual. Penetapan nilai apresial tanah sebesar Rp14.000 per meter persegi dinilai memprihatinkan dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi masyarakat pemilik hak.
Lessy menyebut DPD Golkar Maluku bahkan telah menyampaikan ketidaksetujuan terhadap nilai tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Prinsipnya kita menyambut baik investasi yang masuk ke Maluku, tetapi hak-hak masyarakat dan kearifan lokal harus tetap dihormati,” tegasnya.
Peluang Ekonomi dan Tenaga Kerja Lokal
Dalam skema pengembangan Blok Masela, terdapat dua lokasi yang direncanakan menjadi fasilitas onshore, yakni Pulau Nustual dan Pulau Yamdena di wilayah Lermatang.
Saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan telah memberikan status pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 662 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Golkar berharap kehadiran proyek Blok Masela tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku. (RM)
