
RADARMALUKUNEWS.COM.LANGGUR– Bupati Maluku Tenggara, Drs. Hi. M. Thaher Hanubun, didampingi Ketua DPRD serta unsur Forkopimda, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026. Kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan tipa dan berlangsung di Aula Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Thaher mengatakan bahwa Musrenbang RKPD bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis yang bersifat partisipatif. Forum ini menjadi ruang bertemunya aspirasi masyarakat, gagasan pembangunan, serta arah kebijakan pemerintah dalam satu rencana pembangunan yang komprehensif.
“Musrenbang ini adalah ruang penting untuk menyatukan suara masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah, sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya
Secara regulasi, penyusunan RKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD sendiri merupakan penjabaran dari RPJMD, sehingga RKPD Tahun 2027 menjadi bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029.
Dalam arahannya, Bupati Thaher menyebutkan dua hal utama. Pertama, pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2027 harus memiliki korelasi kuat dengan Program Strategis Nasional (Pro-SN), seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.
Kedua, RKPD 2027 sebagai tahap lanjutan RPJMD harus mampu menggambarkan keterhubungan yang jelas dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan sejumlah fokus pembangunan yang perlu mendapat perhatian pada tahun 2027. Di antaranya adalah penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, serta perluasan akses permodalan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya akurasi data dalam program pemberdayaan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan berdampak berkelanjutan.
Di sektor pelayanan dasar, Bupati menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk kedua sektor tersebut telah lebih tertata, sehingga tinggal dioptimalkan dalam bentuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Namun demikian, tantangan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian serius. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,01 persen, dengan 17,87 persen di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi. Kondisi ini menuntut adanya program pelatihan kerja yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga penciptaan wirausaha baru.
Di bidang infrastruktur, keterbatasan fiskal daerah mendorong perlunya inovasi pembiayaan kreatif agar pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, sektor ketahanan pangan menjadi perhatian penting, mengingat produksi pangan daerah pada tahun 2025 baru mampu memenuhi sekitar 53 persen kebutuhan konsumsi. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dinilai berisiko tinggi, terutama di tengah ketidakpastian global.
“Ketahanan pangan harus menjadi prioritas serius, karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Bupati Thaher juga memaparkan sejumlah indikator kinerja yang masih menjadi pekerjaan.
