Shadow

Kematian Tuce Lomang Diduga Akibat Pengeroyokan Brutal, Pengacara Desak Polda Maluku Ambil Alih

“Dua Terduga Pelaku Dibebaskan, Keluarga Korban Pertanyakan Penanganan Kasus”

Maluku Tenggara, RadarMalukuNews.com – Kasus kematian Tuce Lomang yang diduga akibat pengeroyokan brutal di Ohoi Sitniohoi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, menuai sorotan tajam. Pengacara Rahmat Hidayat Amahoru, S.Sos., S.H., M.H. mendesak Polda Maluku untuk turun tangan mengawasi sekaligus mengambil alih penanganan perkara tersebut.

Rahmat mengecam keras dugaan tindak kekerasan yang disebut tidak hanya berupa pengeroyokan, tetapi juga penganiayaan berat yang berujung pada kematian korban.

Penanganan Kasus Dipertanyakan

Menurut Rahmat, sebelumnya tiga orang terduga pelaku sempat diamankan oleh Polres Maluku Tenggara. Namun, dua di antaranya, yakni Latif Rumagiar dan Arafik Rumagiar, justru dibebaskan tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak keluarga korban.

Langkah tersebut dinilai janggal dan berpotensi melemahkan proses penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa ketiga orang tersebut diduga kuat terlibat langsung dalam aksi kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

“Para pelaku tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Jika mereka diduga terlibat dalam tindak pidana, maka harus diproses sebagai terduga pelaku, bukan dibebaskan,” tegas Rahmat, Senin (06/04/2026).

Dasar Hukum dan Ancaman Pidana

Rahmat menjelaskan, dalam ketentuan hukum acara pidana, saksi adalah pihak yang melihat, mendengar, dan mengetahui langsung suatu peristiwa pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Ia juga menekankan bahwa tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian termasuk tindak pidana berat. Para pelaku dapat dijerat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun.

Selain itu, pelaku juga berpotensi dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Bahkan, jika ditemukan unsur perencanaan, maka dapat dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.

Risiko Hukum Akibat Pembebasan

Rahmat mengingatkan bahwa pembebasan dua terduga pelaku berpotensi menimbulkan risiko serius, seperti melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

“Jika para pelaku tidak ditahan, ada potensi mereka menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Ini bisa menghambat proses penyidikan,” ujarnya.

Ia pun mendesak Kapolres Maluku Tenggara untuk segera menahan seluruh terduga pelaku dan memproses perkara secara transparan serta profesional.

Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Selain itu, Rahmat juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut sebagai otak di balik peristiwa tersebut, yakni ayah dari para terduga pelaku.

Menurutnya, penyidik harus melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya perencanaan dalam aksi tersebut.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tidak boleh tebang pilih,” tegasnya.

Kronologi Kejadian

Peristiwa pengeroyokan terjadi pada Jumat, 20 Maret 2026 sore WIT di Ohoi Sitniohoi, Kecamatan Kei Kecil.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga dikeroyok oleh tiga orang pelaku menggunakan senjata tajam berupa parang dan tombak. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian tangan kiri hingga menyebabkan uratnya putus.

Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD Karel Sadsuitubun, sebelum kondisinya memburuk dan dirujuk ke Rumah Sakit Hati Kudus Langgur. Setelah itu, korban kembali dirujuk dan dinyatakan terinfeksi tetanus akibat luka yang dideritanya.

Setelah menjalani perawatan intensif, Tuce Lomang akhirnya meninggal dunia pada Senin, 30 Maret 2026 sekitar pukul 16.00 WIT.

Desakan Keadilan dan Potensi Konflik Sosial

Pihak keluarga korban berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat.

Rahmat juga mengingatkan bahwa jika penanganan kasus tidak dilakukan secara serius dan transparan, maka berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

“Kasus ini harus ditangani secara objektif dan terbuka agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *