
Ambon, RadarMalukuNews.com – Persidangan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Tanimbar Energi (PT TE) kembali memanas. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (7/4/2026), tak sekadar mengurai fakta, tetapi juga membongkar berbagai dinamika teknis penyidikan yang selama ini menjadi bahan spekulasi di luar ruang sidang.
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Garuda Cakti Vira Tama, dihadirkan sebagai saksi verbalisan. Dalam keterangannya, ia membuka secara gamblang proses penyidikan yang sebelumnya disorot, mulai dari metode pemeriksaan hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Di hadapan majelis hakim, Jaksa menegaskan bahwa berbagai isu yang berkembang termasuk tudingan prosedur yang dianggap janggal harus dilihat secara utuh, bukan dipotong-potong untuk membangun opini liar.
Pemeriksaan “Humanis” Jadi Sorotan
Salah satu isu yang mencuat adalah pemeriksaan saksi di luar kantor, termasuk di sebuah kafe seperti Excelso. Namun, Jaksa menepis anggapan negatif tersebut.
Ia menjelaskan, langkah itu diambil dengan pendekatan humanis, mempertimbangkan kondisi psikologis saksi, khususnya adanya trauma yang disampaikan oleh saksi Rofina Kelitadan.
“Tujuannya agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas, jujur, dan tanpa tekanan,” tegasnya di persidangan.
Pendekatan tersebut, lanjut Jaksa, bukan tanpa dasar. Praktik itu merujuk pada ketentuan hukum acara pidana yang memberi ruang fleksibilitas dalam teknik pemeriksaan, selama substansi dan keabsahan tetap terjaga.
Isu Tanggal dan Lokasi ‘Tumpang Tindih’ Dibedah
Tak hanya itu, sorotan juga mengarah pada dugaan ketidaksesuaian tanggal dan lokasi pemeriksaan, termasuk narasi adanya pemeriksaan di dua kota berbeda dalam waktu bersamaan, seperti Malang dan Manado.
Namun di ruang sidang, fakta itu diluruskan. Jaksa menyebut hal tersebut sebagai dinamika administratif dalam penyidikan lintas daerah yang padat dan kompleks.
“Pemeriksaan tetap dilakukan secara langsung kepada pihak terkait. Intensitas kerja tinggi menuntut mobilitas cepat antar daerah,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada 21 November 2025, termasuk Ricky Jauwerisa, Rofina Kelitadan, Ruben Moriolkossu, dan Petrus Masela, dilakukan tanpa tekanan. Seluruh keterangan dibaca ulang dan ditandatangani langsung oleh masing-masing saksi.
BAP Dikirim Lebih Dulu, Tapi Tetap Diverifikasi
Dalam praktiknya, BAP memang kerap dikirim lebih dahulu kepada saksi maupun ahli. Namun, Jaksa menegaskan bahwa hal itu hanya untuk efisiensi.
“Penandatanganan tetap dilakukan setelah pemeriksaan langsung. Itu bentuk konfirmasi atas kebenaran keterangan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung keterbatasan personel di daerah seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang memaksa penyidik bekerja ekstra cepat tanpa mengorbankan kualitas pembuktian.
Ahli Bongkar Posisi Bupati: Tak Bisa Lepas Tangan
Di sisi lain, sidang juga menghadirkan saksi ahli di bidang tata kelola pemerintahan, Dr. Frans Dione, M.Si. Keterangan ahli ini menjadi titik krusial yang mempertegas arah pembuktian.
Ahli menjelaskan, BUMD berbentuk Perseroda bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem pemerintahan karena modalnya bersumber dari APBD.
Dengan tegas ia menyebut, pemegang saham dalam Perseroda adalah Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Daerah, yakni Bupati. Artinya, setiap kebijakan strategis termasuk penyertaan modal melekat langsung pada tanggung jawab Kepala Daerah.
“Jika dana digunakan tidak sesuai peruntukan hingga menimbulkan kerugian negara, maka tanggung jawab tidak hanya pada pengelola operasional, tetapi juga pada pemegang saham,” tegas ahli di persidangan.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa posisi Kepala Daerah tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konsekuensi hukum dalam pengelolaan BUMD.
Substansi Perkara Kian Terang
Persidangan yang berjalan tertib itu memperlihatkan satu hal yang tak terbantahkan. Ruang sidang menjadi arena utama untuk menguji fakta, bukan sekadar opini. Di tengah berbagai isu teknis yang sempat digoreng di luar, substansi perkara justru semakin mengerucut.
Untuk itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar pun menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan rangkaian pemeriksaan saksi verbalisan dan ahli, arah pembuktian kini semakin terang meninggalkan satu pesan kuat: hukum tidak boleh dikaburkan oleh kebisingan teknis, karena kebenaran akan tetap berdiri di ruang sidang. (RMN)
