Shadow

Negara Tak Lagi Sabar: Skema Penyertaan Modal PT Tanimbar Energi Diduga Jadi Ladang Pembiaran Kerugian

“Miliaran Rupiah Menguap di Tengah Pandemi, Siapa Bertanggung Jawab?”

Ambon, RadarMalukuNews.com – Negara akhirnya angkat suara dan kali ini tanpa kompromi. Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (16/4/2026), Jaksa Penuntut Umum membongkar apa yang disebut sebagai rangkaian keputusan yang tidak sekadar keliru, tetapi diduga menjadi pintu masuk kerugian negara dalam perkara PT Tanimbar Energi.

Apa yang sebelumnya dibungkus sebagai “kebijakan penyertaan modal”, kini diurai sebagai keputusan yang sarat risiko bahkan saat kondisi daerah sedang tertekan pandemi.

Uang Daerah Mengalir, Hasil Nihil

Sebesar Rp6,25 miliar lebih uang daerah digelontorkan ke BUMD PT Tanimbar Energi dalam kurun 2020–2022. Namun alih-alih menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana itu justru tidak memberi kontribusi berarti. Fakta ini menjadi titik awal kecurigaan: apakah ini sekadar kegagalan, atau ada pembiaran yang disengaja?

Bagi daerah seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bergantung pada APBD, angka tersebut bukan kecil. Itu adalah denyut fiskal yang seharusnya menopang pelayanan publik. Perkara ini dinilai semakin tajam karena dilakukan saat rakyat sedang tertekan, saat pandemi COVID-19.

Saat anggaran dipangkas untuk kesehatan dan bantuan sosial, justru dana miliaran tetap dialirkan ke perusahaan daerah yang kondisi keuangannya dipertanyakan. Jaksa menyebut ini bukan sekadar kebijakan yang berani tetapi keputusan yang mengabaikan prioritas publik.

Kewenangan Ada, Pengawasan Nihil

Sorotan utama mengarah pada peran Petrus Fatlolon, mantan Bupati sekaligus pemegang saham. Jaksa menilai, kewenangan strategis yang dimiliki tidak digunakan untuk melindungi keuangan daerah. Tidak ada kajian kelayakan, tidak ada audit independen, dan tidak ada evaluasi kinerja yang memadai. Dalam kondisi seperti itu, penyertaan modal tetap berjalan.

Pertanyaannya: kelalaian atau pembiaran?

Hingga tuntutan dibacakan, tidak ada langkah konkret untuk mengembalikan kerugian negara. Sikap ini dinilai jaksa sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap dampak yang ditimbulkan bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara moral terhadap masyarakat.

Tuntutan: Negara Menagih Tanpa Tawar

Jaksa akhirnya menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, yakni Johanna Joice Julita Lololuan:

7 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari, serta uang pengganti Rp783 juta lebih, sedangkan Karel F.G.B. Lusnarnera: 6 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari, serta uang pengganti Rp745 juta lebih. Sementara, Petrus Fatlolon: 8 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 100 hari, serta uang pengganti Rp4,42 miliar lebih.

Angka-angka ini bukan sekadar hukuman tetapi cerminan besarnya dampak terhadap keuangan daerah.

Pada kasus ini, Kejaksaan mengirim sinyal keras bahwa kekuasaan tidak lagi menjadi pelindung. Setiap kebijakan yang menyimpang akan ditelusuri, setiap rupiah akan ditagih kembali, dan setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawaban.

Persidangan akan berlanjut ke tahap pembelaan, namun satu hal yang pasti bahwa sidang belum usai, tapi arah sudah terbaca. Fakta-fakta telah terbuka, dan tekanan hukum kini berada di titik tertinggi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *