Shadow

Setelah Menghentikan Tol Laut Beroperasi,Ini Langka Lanjut Bupati Aru Untuk Daerahnya

Dobo,- RadarMalukuNews. Com – Setelah menghentikan Tol Laut beroperasi di Aru karena dinilai tidak memberikan manfaat yang menguntungkan bagi masyarakat di Daerahnya maka tidak menunggu lama

Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel dengan didampingi Wakil Bupati Muhamad Djumpa,mereka menggelar rapat bersama dengan Kepala Dinas Disperindag,Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Kepala Dinas Koperasi dan UMKM,Kacab Pelni Dobo, Perwakilan PT. Temas,Ketua TKBM Pelabuhan Dobo,Para Pengusaha Pengguna Jasa Kontainer dan juga Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Dobo,Ruswan Wusurwut SE.

Rapat tersebut berlangsung di ruangan tunggu penumpang lantai II Pelabuhan Yosudarso Dobo pada, selasa (21/04/2026)

Bupati dalam rapat tersebut mengatakan tujuan diadakannya rapat ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah mencari solusi untuk mengatasi kekisruhan penumpukan kontainer di Pelabuhan guna menekan lonjakan harga barang di pasar.

Bupati Timo menjelaskan bahwa kelancaran arus barang di pelabuhan sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi daerah.

“Penataan ini,diharapkan mampu menghilangkan biaya tambahan (over cost) yang tidak perlu,sehingga kenaikan harga di pasar murni hanya disebabkan oleh faktor Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan karena efisiensi pelabuhan” Jelasnya

Lanjut Kaidel kenaikan tarif kontainer itu juga merupakan dampak dari kebijakan nasional, khususnya terkait kenaikan harga BBM

“Kenaikan harga BBM berpengaruh langsung pada biaya transportasi dan distribusi barang,ini menjadi faktor utama yang tidak bisa dihindari”ujarnya

Bupati Aru ini bahkan menetapkan batas waktu penumpukan kontainer maksimal lima hari untuk memperlancar arus barang dan meningkatkan daya saing investasi di wilayah tersebut

“Kita sepakat mengatur kelancaran arus barang. wilayah penumpukan kontainer ditetapkan maksimal lima hari,para Pengusaha dilarang menjadikan kontainer sebagai gudang dan jika lebih dari lima hari,akan dikenakan denda keterlambatan atau demurrage”kata Bupati pada awak media

Untuk mendukung target bongkar muat lima hari tersebut, pemerintah akan membagi manajemen buruh menjadi dua kategori, yakni ekspedisi bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM)

Kaidel juga meminta untuk kontainer-konteiner kosong yang tidak berisi barang lagi agar segera dikeluarkan dari area terminal supaya tidak terjadi penumpukan yang menghambat masuknya kapal-kapal lain

Menyikapi berbagai kritik terutama di media sosial (medsos) mengenai efektivitas Program Tol Laut Orang Nomor Satu di Aru ini mengungkapkan bahwa berdasarkan survei Dinas Perdagangan, fungsi Tol Laut untuk menekan harga barang sering kali tidak tepat sasaran karena lemahnya kontrol regulasi di tingkat daerah.

Dirinya juga menambahkan, dari total kebutuhan 400 kontainer di Aru, hanya 45 kontainer yang masuk dalam subsidi Tol Laut.Hal ini menyulitkan pengawasan di lapangan dalam membedakan barang subsidi dan non-subsidi.

“Pemerintah Daerah sudah sampaikan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan agar regulasi diubah.Tol laut harus dikendalikan / dipegang penuh oleh Pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena
tanpa kendali daerah, kita sulit memastikan pedagang menjual barang sesuai harga subsidi atau tidak karena kalau tidak dijual dengan harga subsidi maka yang dirugikan adalah masyarakat kita sendiri”ungkapnya

.(Rangga)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *