Shadow

Vonis PF Picu Tanya Besar: Bersalah Korupsi, Mengapa Bebas Uang Pengganti?

Ambon, RadarMalukuNews.com – Putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon terhadap mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon (PF), dalam perkara korupsi PT. Tanimbar Energi (TE), justru memunculkan gelombang pertanyaan serius di tengah publik.

Bagaimana mungkin seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi justru dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara?

Pertanyaan itulah yang kini menggantung setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 70 hari kurungan kepada PF, Kamis (30/4/2026). Dalam amar putusan, hakim secara tegas menyatakan PF terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair.

Namun di saat yang sama, hakim menyimpulkan PF tidak terbukti menikmati aliran dana korupsi, sehingga tidak dibebani pembayaran uang pengganti.

Bersalah, Tapi Tidak Dibebani Kerugian Negara

Putusan ini sontak memantik kritik karena dianggap menghadirkan paradoks dalam penegakan hukum korupsi. PF diakui memiliki peran dalam perbuatan melawan hukum sebagai pemegang saham PT. Tanimbar Energi, tetapi tanggung jawab finansial atas kerugian negara justru dilepaskan darinya.

Logika hukum inilah yang kini dipertanyakan publik. Sebab dalam banyak perkara korupsi, keterlibatan dalam penyalahgunaan kewenangan sering kali menjadi dasar pertanggungjawaban pidana sekaligus pemulihan kerugian negara.

Apalagi posisi PF bukan sekadar pihak luar. Ia adalah kepala daerah saat itu sekaligus pemegang saham dalam perusahaan yang kini terseret perkara korupsi.

Publik pun mulai menilai bahwa putusan ini belum sepenuhnya menyentuh aktor utama dalam pusaran kebijakan dan pengendalian korporasi daerah tersebut.

Direksi Dibebani Miliaran Rupiah

Kontras terlihat ketika majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap dua petinggi PT. Tanimbar Energi lainnya. Direktur Utama Johana Lolouan divonis 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp150 juta subsider 70 hari kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,97 miliar. Jika tidak dibayar, diganti pidana 1 tahun penjara.

Sementara Direktur Keuangan Karel Lusnarnera dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan penjara, denda Rp150 juta subsider 70 hari kurungan, serta uang pengganti Rp2,97 miliar subsider 1 tahun penjara.

Dalam konstruksi putusan ini, seluruh beban pemulihan kerugian negara praktis ditumpukan kepada jajaran direksi. Sedangkan PF, yang dinyatakan terbukti korupsi, tidak diwajibkan mengembalikan kerugian negara sedikit pun.

Bayang-Bayang Kekuasaan

Kasus PT. Tanimbar Energi sejak awal memang menyita perhatian karena melibatkan irisan antara korporasi daerah dan kekuasaan politik.

PF bukan hanya pemegang saham, tetapi juga figur kepala daerah yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan perusahaan. Karena itu, putusan yang membebaskannya dari uang pengganti dinilai sebagian kalangan sebagai putusan yang menyisakan tanda tanya besar.

Majelis hakim memang merujuk Pasal 3 junto Pasal 18 UU Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara. Namun publik melihat adanya garis pemisah yang terlalu tipis antara pengakuan keterlibatan dan pembebasan tanggung jawab finansial.

Situasi ini memunculkan kesan bahwa hukum baru menyentuh lapisan operasional, tetapi belum sepenuhnya menjangkau pusat kekuasaan dalam perkara tersebut.

Publik Menunggu Langkah Jaksa

Kini sorotan tertuju pada langkah jaksa penuntut umum. Banyak pihak berharap ada upaya hukum lanjutan untuk menguji kembali konstruksi putusan yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan publik.

Sebab hingga persidangan berakhir, satu pertanyaan mendasar belum juga terjawab secara utuh: jika PF dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi PT. Tanimbar Energi, mengapa ia bisa bebas dari kewajiban mengembalikan kerugian negara?. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *