Shadow

ALTAR “Hadang” Mercy Barens di Saumlaki: Tagih Sumpah DPR, Desak Mafia UP3 KKT Diburu Sampai Tuntas

Saumlak, RadarMalukuNews.com – Aksi spontan dan penuh tekanan politik terjadi di sela Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Aula Kantor Klasis GPM Tanimbar Selatan, Kamis (07/05/2026). Aktivis LSM ALTAR menghadang anggota DPR RI, Mercy Barends, yang juga duduk di Panja Reformasi Komisi III DPR RI dan menagih komitmen nyata terhadap penuntasan dugaan mafia Utang Pihak Ketiga (UP3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Aksi itu dipimpin aktivis ALTAR, Anders Luturyali, yang menuding skandal UP3 telah menghancurkan sendi keadilan sosial di Tanimbar hingga berdampak pada pelayanan publik dan krisis listrik yang berkepanjangan.

“Pembayaran Utang Pihak Ketiga, listrik mati, rakyat menderita. Ini pelanggaran nyata terhadap 4 Pilar Kebangsaan. Sebagai Anggota DPR RI, Ibu Mercy wajib bela konstitusi. Kami tagih sumpah itu,” tegas Anders di hadapan peserta sosialisasi.

Dalam audiensi mendadak itu, ALTAR menekan Mercy Barends agar tidak sekadar datang membawa materi sosialisasi Pancasila, tetapi juga menggunakan kewenangan politiknya untuk mengawal penuntasan kasus UP3 yang selama ini dianggap mandek dan penuh aroma perlindungan kekuasaan.

Anders menyatakan, sebagai anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku, Mercy memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk berdiri bersama rakyat Tanimbar dalam membongkar dugaan mafia anggaran yang disebut telah menggerogoti APBD daerah perbatasan tersebut.

Dokumen UP3 Dikawal Komisi III DPR RI

Saat ditanya langsung soal sikapnya terhadap kasus UP3 KKT, Mercy Barends mengaku persoalan itu telah menjadi perhatian khususnya. Ia juga menyebut dokumen-dokumen terkait UP3 telah berada di Komisi III DPR RI untuk dikawal lebih lanjut.

Namun ketika didesak kapan masyarakat Tanimbar bisa mendengar “kabar gembira” soal penuntasan kasus tersebut, Mercy hanya menjawab singkat

“Saya tidak bisa menjawab di jalan seperti ini,”.

Jawaban itu justru memantik kekecewaan massa ALTAR yang menilai elite politik pusat terlalu sering hadir membawa jargon kebangsaan, tetapi bungkam ketika rakyat menuntut keberanian menghadapi dugaan mafia korupsi daerah.

4 Pilar Tidak Boleh Jadi Seremoni

Dalam pernyataan sikapnya, LSM ALTAR menegaskan skandal UP3 KKT merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar negara.

Menurut mereka, sila kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial telah runtuh ketika APBD daerah “jebol” untuk pembayaran utang pihak ketiga sementara rakyat mengalami pemadaman listrik dan kesulitan pelayanan dasar.

Mereka juga menyinggung Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang equality before the law.

“Kalau mafia UP3 tidak ditangkap tetapi maling ayam dipenjara, berarti konstitusi sedang diinjak,” kata Anders.

ALTAR juga mengingatkan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah perbatasan strategis NKRI. Menurut mereka, praktik korupsi yang dibiarkan di daerah 3T bukan hanya soal hukum, tetapi ancaman terhadap kepercayaan rakyat kepada negara.

“Kalau daerah perbatasan dibiarkan dikorupsi, maka kedaulatan negara ikut rapuh,” tegasnya.

Desak Panja Reformasi Panggil KAJATI & KAPOLDA MALUKU

Dalam aksinya, ALTAR turut mendesak MPR RI menggunakan fungsi pengawasan konstitusional sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Mereka meminta MPR RI mendorong pemanggilan Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kepolisian Daerah Maluku untuk menjelaskan perkembangan penanganan kasus UP3 KKT.

Adapun tiga tuntutan utama ALTAR antara lain:

1. Memastikan aparat penegak hukum menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana amanat UUD 1945.

2. DPR RI diminta memanggil Kajati Maluku dan Kapolda Maluku untuk meminta penjelasan terkait dugaan mandeknya penanganan kasus UP3.

3. Hasil Sosialisasi 4 Pilar harus melahirkan rekomendasi konkret kepada Presiden untuk mengevaluasi penegakan hukum di daerah 3T.

ALTAR bahkan menantang agar agenda Sosialisasi 4 Pilar berikutnya di Saumlaki mengusung tema khusus:

Tegakkan Pancasila, Berantas Mafia Utang Tanimbar

Menutup aksinya, Anders melontarkan pernyataan keras yang langsung menyasar elite politik dan aparat penegak hukum.

“Kalau pejabat diam, rakyat yang bicara. Diam adalah pengkhianatan terhadap Bhinneka Tunggal Ika,” tandasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *