
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku terus menggencarkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBN dan APBD Tahun 2025 di sejumlah daerah kabupaten/kota di Maluku. Pengawasan tahap II yang dilakukan sejak beberapa waktu terakhir itu dijadwalkan akan berakhir pada 23 Mei 2026 di Kota Ambon.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welem Kurnala, mengatakan pengawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di wilayah Maluku.
“Pengawasan tahap II akan berakhir pada 23 Mei 2026 di Kota Ambon,” kata Kurnala kepada wartawan di Ambon, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pengawasan lapangan oleh Komisi IV DPRD Maluku telah dilakukan di enam daerah, yakni Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru Selatan dan Ambon.
Meski telah melakukan pengawasan di sejumlah daerah, Kurnala belum membeberkan secara rinci hasil temuan yang diperoleh selama turun ke lapangan.
Dia menegaskan, seluruh hasil pengawasan akan lebih dahulu dibahas dalam rapat evaluasi bersama mitra kerja setelah seluruh agenda pengawasan selesai dilakukan.
“Nanti saja kita rapat evaluasi dengan mitra selama pengawasan ini berjalan,” ujarnya.
Dijelaskan lebih lanjut, masih terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan dan dievaluasi terkait penggunaan anggaran tahun 2025, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Menurut Kurnala, evaluasi tersebut penting dilakukan agar penggunaan anggaran benar-benar berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.
Untuk diketahui, pengawasan tahap II tidak hanya dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, tetapi juga dilaksanakan oleh seluruh komisi di DPRD Provinsi Maluku.
