Shadow

5 Oknum Polisi Sita Dokumen KM Mina Maritim 153 Cacat Hukum Dan Salah Prosedur

RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON– 5 Oknum Anggota Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru, melakukan penyitaan terhadap dokumen KM Mina Maritim 153 sejak Tanggal 19 Maret sampai dengan Tanggal 9 April 2026 merupakan perbuatan melanggar hukum atau Cacat Hukum.
Pernyataan ini disampaikan Kuasa Hukum Weki Theny, pemilik KM Mina Maritim 153, Wilson Renyaan dan Frederikus Renyaan kepada wartawan di Ambon Jumat (5/6/2026) saat pihaknya bersedia memberikan keterangan soal pelanggaran hukum di lalukan pihak oknum aparat kepolisian terhadap kliennya.
” Bagaimana sengketa sehingga terlibat kita dengan Polres Kepulauan Aru bermula dari tanggal 19 Maret 2026 KM Mina Maritim 153 sementara mengalami mogok/mati mesin di perairan /sungai Manumbay di Desa Namarak, Kecamatan Aru Tengah, Polisi mendapat informasi dari seorang anggota masyarakat, infonya KM Mina Maritim 153 mengadakan transaksi jual beli minyak secara illegal di kampung Namarak. Padahal kapal mengalami mogok/mati mesin di muara sungai Manumbay jam 10 pagi, kemudian pihak KM Mina Maritim 153 meminta bantuan salah satu kapal ikan Mas Lau 77, kemudian datang kapal untuk menarik dengan tujuan berlayar ke kota Dobo, sementara dalam perjalan sampai jam 4 sore, 5 anggota Polisi dari Polres Kepulauan Aru dengan satu speed boat, dengan berpakaian preman dengan senjata Laras panjang menghentikan kapal dan menyuruh seluruh ABK Kapal apel di depan KM Mina Maritim 153, kemudian 5 Oknum Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Aru menyita Hand Phone (HP) dari semua ABK Kapal kecuali Kapten Kapal KM Mina Maritim 153 dan Kapten Kapal Maslau 77, Polisi mengadakan penggeledahan kemudian menyita semua surat/dokumen KM Mina Maritim 153,” Ujar Wilson Renyaan.
Menurutnya, Polisi dalam melakukan penggeledahan tanpa menunjukan surat penahanan atau identitas sedikitpun dan mengatakan kapal ini ditangkap dan disita dan selanjutnya Polisi mengarahkan Kapal itu berlayar ke arah Benjina, begitu sampai di Benjina Polisi mengadakan interogasi terhadap 2 ABK dari malam sampai pagi , kemudian Polisi tahan KM Mina Maritim 153, sedangkan kapal yang membantu tidak.
” Polisi saat kami ajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Dobo, sebagai saksi dari Polisi/Termohon menerangkan juga sedemikian, pada saat itu kami dapat laporan informasi bahwa KM Mina Maritim 153 menjual minyak di kampung Namarak, ternyata ketika kami sampai tidak ada apa-apa, tapi Polisi tetap melakukan penyitaan terhadap KM Mina Maritim 153 sejak Tanggal 19 Maret sampai dengan Tanggal 9 April, barulah dari pihak Polres Kepulauan Aru turunkan surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan inilah menjadi dasar untuk kami ajukan permohonan Praperadilan, hal ini menunjukan kesalahan prosedur,” kata Renyaan.
Lebih lanjut kata Renyaan, ditegaskan ulang ada dua hal, berdasarkan laporan informasi KM Mina Maritim 153 mengadakan transaksi jual beli minyak Illegal di Kampung Namarak dan Polisi sendiri mengakui bahwa tidak ada, hasil penggeledahan Polisi tidak ada namun Polisi berani menyita surat/dokumen KM Mina Maritim 153 dari tanggal 19 Maret sampai dengan Tanggal 9 April barulah turun berita acara penyitaan hal ini kami tidak puas sehingga kami buat surat permohonan Praperadilan terhadap Polisi.
” Ketika Permohonan didaftarkan dan disidangkan dari sisi prosedural harus Hakim Tunggal suda tahu pasti mengabulkan permohonan, hanya terbalik keputusan bahkan menolak seluruh permohonan dari pemohon dengan alasan Polisi dalam hal mengajukan sebagai pihak termohon punya dalil bahwa pengaman sementara itu hak Polisi ini alasannya tapi maaf kami ikuti secara cermat pengaman sementara 21 hari itu hak Polisi, tapi kami lakukan permohonan ini kalau penyitaan menyimpang karena ada syarat dan prosedur, ” jelas Renyaan.
Lebih lanjut kata Renyaan, berdasarkan ketentuan KUHAP Polisi ketika mengajukan tugas penyitaan, setidaknya harus menunjukan semua surat dan perintah penyitaan dari pimpinan dan berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru setidaknya alasan yang pertama, itu harus Polisi atau penyidik pada saat mengajukan tugas penyitaan mendapat isin dan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat, hal ini tidak ada.
” Pasal 119 KUHAP Menandaskan sebelum penyidik menjalankan tugas penyelidikan/penyitaan pada suatu benda yang diduga keras, dia harus mendapat isin ketua pengadilan setempat ini tidak ada saat penyitaan dilakukan Polisi terhadap KM Mina Maritim 153 dan dari sisi apa sehingga Polisi berani sekali melakukan penyitaan lali kembali memberanikan diri bahwa itu bukan penyitaan tapi pengalihan bahkan pengalihan tidak diatur dalam ketentuan KUHAP,” jelanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *