Shadow

PSN Blok Masela Dikotori Nepotisme Bupati Tanimbar, RJ Gunakan Jabatan tuk Kepentingan Keluarga

AMBON, RadarMalukuNews.com – Komitmen nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kembali diuji di daerah. Apalagi bagi kepala daerah yang diusung Partai Gerindra dan PSI menjadi tantangan tersendiri.

Kali ini sorotan mengarah ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) setelah beredarnya surat resmi Bupati Ricky Jauwerisa, yang ditujukan kepada General Manager INPEX Masela Ltd. pada Juni 2025 terkait tindak lanjut Forum Pengusaha Lokal Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dalam surat tersebut, Bupati Ricky meminta INPEX memastikan pekerjaan persiapan lahan dan pembangunan fasilitas pelabuhan penunjang proyek dapat dilaksanakan oleh pengusaha lokal demi menjamin partisipasi masyarakat Tanimbar.

Namun yang menjadi perhatian adalah bagian surat yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah melampirkan salah satu perusahaan lokal untuk dipertimbangkan oleh INPEX dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Dokumen yang beredar menunjukkan perusahaan yang dilampirkan tersebut adalah PT. Lintas Yamdena, perusahaan yang dipimpin Agustinus Thiodorus, yang merupakan paman dari Bupati Ricky Jauwerisa.

Fakta hubungan keluarga tersebut kini menjadi perhatian publik karena surat itu diterbitkan menggunakan kewenangan resmi kepala daerah untuk mempromosikan perusahaan yang memiliki hubungan keluarga langsung dengannya.

Padahal proyek Blok Masela merupakan salah satu proyek energi terbesar Indonesia yang berstatus Proyek Strategis Nasional dan mendapat pengawasan langsung pemerintah pusat. Nilai investasinya mencapai puluhan miliar dolar AS dan menjadi bagian penting dari agenda ketahanan energi nasional.

Rekomendasi Tunggal

Sejumlah pelaku usaha lokal mempertanyakan mengapa surat resmi pemerintah daerah tidak membuka ruang yang sama kepada seluruh kontraktor lokal yang ada di Tanimbar. Alih-alih menyampaikan daftar perusahaan yang memenuhi syarat secara terbuka dan kompetitif, surat tersebut justru hanya melampirkan satu perusahaan tertentu untuk menjadi bahan pertimbangan INPEX.

Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan pemerintah daerah digunakan untuk memberikan akses istimewa kepada lingkaran keluarga Ricky Jawerisa.

Praktik semacam ini, sejak Ricky Jawerisa resmi menjabat bupati tahun 2025 lalu, diduga kuat menggunakan kekuasaannya bukan untuk menciptakan kompetisi yang sehat, melainkan untuk memberikan privilese kepada keluarga dan lingkaran dekat penguasa.

Penyalahgunaan Jabatan

Pengamat tata kelola pemerintahan di Maluku, Edy Resunun, S.SoS, M.P.P, menilai, jika benar hanya satu perusahaan milik kerabat kepala daerah yang direkomendasikan secara resmi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh jabatan yang bertentangan dengan prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ancaman Oligarki Lokal di Proyek Nasional

Pengamat katakan, kasus surat bupati ini dinilai lebih serius karena terjadi pada proyek strategis nasional yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Tanimbar, bukan hanya kelompok tertentu.

“Blok Masela selama ini digadang-gadang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal secara luas. Pemerintah pusat bahkan terus mendorong percepatan proyek tersebut karena dianggap penting bagi ketahanan energi nasional,” tandasnya.

Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa jika sejak tahap awal proyek sudah diwarnai praktik-praktik nepotisme, maka manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat luas berpotensi terkonsentrasi pada kelompok keluarga dan elite tertentu.

Oleh sebab itu, Resunun menyarankan kepada rakyat Tanimbar, agar mendesak aparat penegak hukum, masyarakat sipil dan pelaku usaha lokal, ombudsman RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelaah dugaan konflik kepentingan dalam surat tersebut.

Desakan itu muncul karena penggunaan surat resmi kepala daerah untuk merekomendasikan perusahaan milik kerabat dekat berpotensi menimbulkan dugaan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), terutama apabila rekomendasi tersebut memberikan keuntungan ekonomi tertentu dalam proyek negara bernilai raksasa.

“Yang dipersoalkan bukan hak perusahaan lokal untuk ikut proyek, tetapi mengapa pemerintah daerah menggunakan kewenangan resminya untuk mengarahkan perhatian kepada satu perusahaan yang kebetulan dimiliki keluarga dekat kepala daerah,” ujarnya.

Hingga berita ini dipublish, belum ada penjelasan resmi dari Bupati Ricky Jauwerisa mengenai dasar pertimbangan pemilihan PT. Lintas Yamdena sebagai satu-satunya perusahaan yang dilampirkan dalam surat kepada INPEX, serta apakah langkah tersebut telah memenuhi prinsip transparansi dan bebas konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *