Shadow

DPRD Maluku Soroti Krisis Daya Tampung SMA Negeri di Ambon, Desak Kebijakan Afirmasi dan Penambahan Rombel

Anos Yeremias (Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku)

AMBON, RadarMalukuNews.com – Persoalan keterbatasan daya tampung SMA Negeri di Kota Ambon kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menilai kondisi tersebut tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan rutin yang muncul setiap tahun tanpa solusi yang jelas dan terukur dari pemerintah.

Menurut Anos, meningkatnya jumlah lulusan SMP Negeri setiap tahun seharusnya telah menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, untuk melakukan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

“Data jumlah lulusan SMP Negeri tentu sudah diketahui jauh sebelum pelaksanaan SPMB. Karena itu, kondisi ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kapasitas SMA Negeri seharusnya dapat diproyeksikan dan diantisipasi sejak awal,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah lulusan SMP Negeri di Kota Ambon saat ini jauh lebih besar dibandingkan kapasitas SMA Negeri yang tersedia. Akibatnya, banyak siswa berprestasi harus bersaing dalam ruang yang sangat terbatas untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah negeri.

Kondisi tersebut, lanjutnya, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dalam merencanakan kebutuhan pendidikan menengah di Kota Ambon.

Evaluasi Menyeluruh SPMB

DPRD Maluku meminta agar pelaksanaan SPMB tahun ini dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya berfokus pada mekanisme penerimaan siswa baru, tetapi juga harus menyelesaikan akar persoalan yang terjadi.

“Persoalan utamanya adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung SMA Negeri. Jika masalah mendasar ini tidak diselesaikan, maka polemik yang sama akan terus berulang setiap tahun,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka pendek, ia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan afirmasi secara terukur agar dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa yang memenuhi kriteria tertentu.

Namun demikian, kebijakan afirmasi dinilai bukan satu-satunya jawaban. Pemerintah juga diminta segera mengambil langkah konkret melalui penambahan rombongan belajar (rombel), optimalisasi kapasitas sekolah yang ada, hingga penyusunan rencana pembangunan atau pengembangan SMA Negeri baru sesuai kebutuhan masyarakat.

Pendidikan Hak Dasar Warga Negara

DPRD Maluku menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, negara memiliki kewajiban memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Jangan sampai keterbatasan daya tampung sekolah negeri menghilangkan kesempatan anak-anak Maluku untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk tidak menunggu persoalan serupa kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, perencanaan pendidikan harus dilakukan secara serius, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

“Generasi muda Maluku adalah aset daerah yang harus dipersiapkan dengan baik. Karena itu, pemerintah wajib memastikan kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar mampu menghadirkan akses yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak Maluku,” tutupnya. ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *