
“Vonis Banding Naik Drastis, Hukuman Petrus Fatlolon Bertambah Lima Tahun”
AMBON, RadarMalukuNews.com – Pengadilan Tinggi Ambon memperlihatkan sikap tegas dalam menangani perkara korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi. Melalui putusan banding yang dibacakan pada 24 Juni 2026, majelis hakim memperberat hukuman seluruh terdakwa, termasuk mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon.
Kenaikan hukuman paling mencolok dialami Petrus Fatlolon. Jika pada tingkat pertama ia hanya dijatuhi pidana 2 tahun penjara, maka pada tingkat banding hukumannya melonjak menjadi 7 tahun penjara. Putusan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pengadilan memandang perkara ini sebagai tindak pidana serius yang berdampak langsung pada keuangan daerah dan kepentingan masyarakat.
Selain Petrus Fatlolon, dua terdakwa lainnya juga menerima hukuman yang jauh lebih berat. Ir. Johanna Joice Julita Lololuan yang sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara kini dihukum 8 tahun penjara. Sementara Karel F.G.B. Lusnarnera yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan penjara juga diperberat menjadi 8 tahun penjara.
Kerugian Negara Rp6,25 Miliar Jadi Dasar Pertimbangan
Perkara ini berawal dari pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.
Dalam proses penyidikan dan persidangan, ditemukan berbagai penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6.251.566.000. Dana yang semestinya digunakan untuk memperkuat peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah diduga tidak dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
Besarnya kerugian negara tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membuat perkara ini mendapat perhatian luas. Sebab, dana publik yang hilang akibat korupsi pada akhirnya berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat.
Koreksi Atas Vonis Tingkat Pertama
Putusan Pengadilan Tinggi Ambon juga dapat dimaknai sebagai koreksi terhadap putusan Pengadilan Tipikor Ambon pada tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Sebelumnya, jaksa menuntut Johanna Lololuan dengan pidana 7 tahun penjara, Karel Lusnarnera 6 tahun penjara, dan Petrus Fatlolon 8 tahun penjara. Namun vonis yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama berada jauh di bawah tuntutan tersebut.
Melalui putusan banding, Pengadilan Tinggi Ambon menunjukkan pandangan yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Jaksa Masih Pelajari Langkah Hukum Selanjutnya
Meski hukuman para terdakwa telah diperberat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum menentukan sikap akhir atas putusan tersebut. Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih “pikir-pikir” untuk mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hukum majelis hakim sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.
Kejaksaan menegaskan akan terus mengawal perkara tersebut hingga memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai bagian dari komitmen menjaga keuangan negara dan memberantas praktik korupsi.
Pesan Tegas bagi Pengelola Uang Rakyat
Putusan banding ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran biasa. Korupsi bukan hanya merugikan kas daerah, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Dengan lonjakan hukuman yang signifikan, terutama terhadap Petrus Fatlolon dari 2 tahun menjadi 7 tahun penjara, Pengadilan Tinggi Ambon menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan amanah publik harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (RMN)
