Shadow

Korda KNPI Maluku Nyatakan Musda KNPI Malra 2 Juli 2026 Sah

RADARMALUKUNEWS.COM.LANGGUR – Koordinator Daerah (Korda) KNPI Kabupaten Maluku Tenggara, Mudafarsyah Leisubun, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung pada 2 Juli 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi serta memiliki kekuatan hukum organisasi yang sah.

Penegasan tersebut disampaikan sebagai klarifikasi atas berbagai dinamika dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait legalitas pelaksanaan Musda.

“Yang perlu kami tegaskan, proses Musda DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara telah selesai dan sah. Panitia telah membuka ruang sidang sejak pukul 09.00 WIT hingga 23.00 WIT. Bahkan sidang sempat diskors selama satu jam dan kembali dilanjutkan pada pukul 03.00 WIT. Pemberitahuan resmi telah kami sampaikan kepada seluruh peserta, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), maupun para kandidat,” ujar Mudafarsyah Leisubun di Langgur, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, seluruh tahapan Musda telah dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk mengikuti proses persidangan hingga selesai.

Ia juga menegaskan bahwa Musda tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan legitimasi hasil persidangan.

“Dengan kehadiran pimpinan DPD KNPI Provinsi Maluku, maka Musda ini memiliki legal standing yang kuat. Karena itu, tidak benar jika ada pihak yang menyebut pelaksanaan Musda ini ilegal,” tegasnya.

Mudafarsyah menjelaskan, pasca-penetapan Ketua Terpilih, Kace Ecep Ubro, bersama tim formatur kini tengah melakukan koordinasi dengan DPD KNPI Provinsi Maluku guna mengusulkan penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang baru.

“Tahapan Musda sudah selesai. Saat ini kami fokus pada proses administrasi dan koordinasi dengan DPD Provinsi agar SK kepengurusan segera diterbitkan. Target kami, pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilaksanakan pada Agustus 2026,” katanya.

Ia berharap kepengurusan baru mampu membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi mitra kritis yang konstruktif, serta merangkul seluruh elemen pemuda tanpa membedakan latar belakang organisasi.

“Mari kita bersama-sama mengembalikan marwah KNPI sebagai rumah besar pemuda Maluku Tenggara, yang mampu menyatukan seluruh potensi generasi muda demi kemajuan daerah,” ajaknya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Penuel Supulatu, mengatakan bahwa dinamika dalam pelaksanaan Musda merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi yang cukup panjang.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Musda sempat mengalami penundaan. Namun, setelah berbagai upaya dilakukan, DPD KNPI Provinsi akhirnya mengambil langkah untuk melanjutkan proses persidangan sesuai mekanisme organisasi.

“Pada saat Musda berlangsung, kami telah membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh peserta untuk hadir dan mengikuti proses persidangan. Namun, karena sebagian pihak tidak hadir, kami tidak mungkin terus menunda pelaksanaan Musda mengingat proses ini sudah berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, sidang tetap dilanjutkan hingga selesai sesuai mekanisme organisasi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa setelah seluruh tahapan Musda dinyatakan selesai, proses selanjutnya menjadi kewenangan DPD KNPI Provinsi Maluku, termasuk penerbitan Surat Keputusan kepengurusan hasil Musda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *