
RADARMALUKUNEWS.XOM.LANGGUR – Bupati Maluku Tenggara (Malra) memberikan 7 arahan strategis kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar birokrasi daerah berjalan lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada peserta uji kompetensi(job fit) dan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Kamis, (9/7/2026).
Bupati dua periode itu sebelum mewawancarai peserta menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun program, tetapi juga oleh integritas, kedisiplinan, profesionalisme, dan kemampuan mengeksekusi setiap kebijakan.
Berikut 7 penekanan utama Bupati kepada Kepala OPD: Pegang Teguh Pakta Integritas.
Pakta Integritas adalah komitmen moral dan hukum. Setiap pelanggaran integritas, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau tindakan yang merugikan daerah akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja dan pembinaan kepegawaian.
Junjung Tinggi Profesionalisme.
Bekerja harus berdasarkan data, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Setiap program wajib memiliki target, indikator, jadwal, dan hasil yang terukur. Tinggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas administratif.
Tegakkan Disiplin.
Kepala OPD harus menjadi teladan dalam kehadiran, ketepatan waktu, penyelesaian pekerjaan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Bangun Loyalitas.
Kepada Negara dan Pemerintah
Loyalitas diwujudkan melalui pelaksanaan visi, misi, RPJMD, dan kebijakan daerah secara konsisten. Setelah keputusan ditetapkan secara sah, seluruh jajaran wajib melaksanakannya secara profesional.
Hasilkan Tindak Lanjut Nyata Setiap Pertemuan.
Setiap pertemuan dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Provinsi harus menghasilkan tindak lanjut nyata. Kepala OPD wajib menyusun agenda, mencatat arahan dan peluang pendanaan, menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekda, menyiapkan rencana aksi, dan memantau hingga memperoleh dukungan.
Perhatian khusus diberikan pada koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, BNPB, dan BNPP untuk sinkronisasi program nasional, infrastruktur, kebencanaan, dan pembangunan kawasan perbatasan.
Aktif Mencari Peluang Pembiayaan di Luar APBD.
Keterbatasan fiskal bukan alasan berhenti berinovasi. Kepala OPD dituntut membangun komunikasi dengan kementerian, lembaga, provinsi, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
Bangun Budaya Kerja Cepat, Kolaboratif, dan Akuntabel.
Hindari ego sektoral. Penyelesaian persoalan pembangunan harus dilakukan melalui kerja sama lintas OPD dengan target yang jelas.
Selain itu Bupati Thaher juga menyampaikan evaluasi kinerja Kepala OPD ke depan tidak hanya dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan, integritas, disiplin, kemampuan memperoleh dukungan program pusat, keberhasilan tindak lanjut koordinasi, kualitas pelayanan publik, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya menginginkan setiap Kepala OPD menjadi pemimpin yang mampu bekerja, berkolaborasi, membangun kepercayaan, dan menghadirkan hasil. Kita butuh birokrasi yang responsif dan berorientasi pada penyelesaian masalah,” tegas Bupati.
Sebagai tindak lanjut, setiap OPD diwajibkan menyampaikan laporan hasil koordinasi dengan format baku. Arahan ini akan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Bupati dan dimonitor oleh Sekretaris Daerah bersama Bappeda.
