Shadow

Warning Jampidsus ke Kejati Maluku, AT Cs Bakal Dipanggil Ulang, Kasus UP3 KKT Masuk Babak Penentuan

Jakarta, RadarMalukuNews.com – Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI akhirnya “naik pitam” setelah surat rahasia yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jampidsus berkaitan dengan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembayaran utang pihak ketiga (UP3) diabaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Alhasil, Kajati Maluku mendapat warning keras dari Jampidsus.

“Tim dari Kejati Maluku kemarin mendapat peringatan keras dari Jaksa Agung melalui Jampidsus dan diawasi Jamwas untuk segera pecahkan dan tuntaskan kebuntuan Kasus UP3 Tanimbar. Tim sudah kembali ke Ambon dan aktor-aktor kunci bakal kembali diperiksa,” tandas sumber internal Kejagung, Kamis (9/7/2026), yang menambahkan bahwa tim Kejati Maluku berada selama tiga hari di gedung bundar berkaitan dengan penanganan kasus-kasus korupsi di Maluku, termasuk UP3.

Warning keras dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjadi titik balik penanganan dugaan korupsi pembayaran Utang Pihak Ketiga (UP3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Setelah sempat dinilai berjalan lamban, penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku kini kembali segera memanggil sejumlah figur yang dinilai memiliki peran sentral dalam konstruksi perkara bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

Pemanggilan ulang sejumlah nama penting itu dipandang sebagai sinyal bahwa kasus korupsi mandeg tanpa alasan yang jelas. Jampidsus mendesak agar tim Kejati segera menetapkan tersangka, melengkapi berkas, dan melimpahkannya ke pengadilan.

Selain itu, adanya dugaan pelanggan atau unprofesional conduct. Dalam warning tersebut, untuk memberikan peringatan ke pihak Kejati agar tidak “main mata” dengan para calon tersangka dengan ringankan tuntutan yang tak sesuai alat bukti, bahkan atau menyalahgunakan wewenang, maka Jampidsus (sebagai pengawas teknis penyidikan korupsi nasional) akan mengevaluasi kinerja jaksa yang menangani kasus UP3 ini.

Apalagi, lanjut sumber, kasus UP3 KKT ini telah menjadi perhatian publik, lantaran kasus ini sangat berdampak besar pada masyarakat dan ekonomi daerah dengan tingkat kemiskinan eskrim ini, sehingga Jampidsus telah memberikan instruksi khusus.

“Peringatan ini menuntut Kejati untuk bersikap lebih transparan, menjaga integritas, dan mengontrol informasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar. Dan tentunya monev dan supervisi akan diambil oleh Jampidsus. Kemarin sudah ditegaskan bahwa tim khusus Kejagung bakal turun langsung ke daerah untuk memonitor, mengevaluasi, dan meng asistensi penanganan perkara UP3,” tandasnya membeberkan.

Dan dipastikan figur-figur yang bakal kembali dimintai keterangan adalah

1. Agustinus Thiodorus (Direktur PT Lintas Yamdena / Paman Bupati) S

sebagai kontraktor utama yang mengejar pembayaran klaim utang daerah tersebut, posisinya sangat sentral. Hubungan kekerabatannya sebagai paman dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerisa, menjadi sorotan tajam publik.

Jampidsus mendesak pemeriksaan mendalam untuk memastikan apakah ada penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau lobi politik dari kepala daerah guna mengamankan pencairan anggaran atau menghambat proses hukum.

2. James Ronald Watunglawar (Mantan Plt. Kepala BPKAD)Kesaksian mantan kepala badan keuangan ini menjadi kunci pembuka kotak pandora aliran dana. Dalam keterangannya, ia secara gamblang mengungkap skema bahwa pencairan dana puluhan miliar rupiah kepada Agustinus Thiodorus tidak memiliki dasar hukum yang sah. Ia bahkan menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) tidak bisa dijadikan tameng dasar pembayaran, dan dirinya menolak menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Keterangan ini memberikan alat bukti kuat bagi jaksa bahwa pencairan dana tersebut dipaksakan dan melawan hukum.

3. Abraham Jaolat (Kadis PU) dan Jeditya Huwae (Kepala Inspektorat)

Dua pejabat ini dipanggil untuk mengonfirmasi sisi administrasi dan pengawasan internal. Dinas PU selaku instansi teknis yang mengetahui fisik proyek, sementara Inspektorat dicecar mengenai dasar audit investigatif yang meloloskan atau membiarkan beban utang ratusan miliar tersebut lolos ke APBD.

4. Bupati Ricky Jauwerisa, mantan Bupati Petrus Fatlolon dan Bitsael Silvester Temmar beserta para penjabat bupati mulai dari Daniel Edward Indey, Ruben Moriolkossu, Piterson Rangkoratat hingga Alawiyah Fadlun Alaydrus.

5. Sekda aktif dan eks sekda, hingga para ASN terkait pada dinas teknis baik di dinas PUPR, Dishub, dan lainnya.

Dengan dipanggilnya formasi lengkap dari pihak swasta (kontraktor), eksekutif, serta pengelola keuangan, penyidik Kejati Maluku kini sedang menyusun struktur konstruksi hukum untuk penetapan tersangka.

“Warning dari Jampidsus membuat tim penyidik daerah tidak bisa lagi beralasan menunda kasus. Jika mereka kembali memperlambat proses setelah memeriksa nama-nama besar ini, taruhannya adalah kredibilitas Kejati Maluku dan risiko pencopotan jabatan oleh Kejaksaan Agung,” ucapnya.

Untuk diketahui, sumber beberkan kalau Kejati Maluku diperkirakan akan mengumumkan nilai resmi kerugian negara sekaligus menetapkan tersangka dalam waktu dekat (pertengahan hingga akhir tahun 2026). Hal ini terjadi setelah adanya desakan publik dan “Surat Sakti” atensi khusus serta warning keras dari Jampidsus Kejagung RI. Secara teknis, proses penentuan waktu pengumuman tersangka tersebut sangat bergantung pada dua tahapan akhir yang saat ini sedang dipacu oleh penyidik yakni Finalisasi Audit Kerugian Keuangan Negara.

Berdasarkan keterangan resmi dari pihak Kejaksaan, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku saat ini sedang melakukan perhitungan final nilai kerugian negara.Karena estimasi kerugian dalam kasus pembayaran UP3 Tanimbar ini sangat fantastis (diduga mencapai lebih dari Rp200 miliar dengan salah satu klaster pencairan ke AT sebesar Rp87,8 miliar), jaksa harus menyinkronkan data dengan lembaga auditor negara.

Kemudian, Rampungnya Pemeriksaan Konfrontatif. Dimana setelah penyidik memanggil ulang nama-nama besar Agustinus Thiodorus cs, kejaksaan sedang melakukan sinkronisasi alat bukti.

Kasus ini akan lebih cepat, karena ada atensi melekat Jampidsus, mengingat tim penyidik sudah dipanggil ke Jakarta dan dipantau langsung oleh Gedung Bundar, Kejati Maluku tidak memiliki ruang lagi untuk menunda-nunda perkara atau membiarkan kasus ini kembali “sunyi” seperti periode Mei lalu.

Selain itu, desakan gelombang massa. Dimana aksi demonstrasi masyarakat Tanimbar di depan kantor Kejari dan Kejati membuat kasus ini menjadi komoditas perhatian nasional, sehingga pengusutan dipastikan berjalan di bawah transparansi ketat. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *