Shadow

KNPI Desak Pemda Segera Sahkan Perda Lindungi Pengusaha Lokal

Alex Belay
Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar

SAUMLAKI, RadarMalukuNews.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama DPRD segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Lokal. Regulasi tersebut dinilai mendesak sebagai benteng hukum agar pelaku usaha asli daerah tidak hanya menjadi penonton di tengah meningkatnya arus investasi, terutama menjelang beroperasinya Proyek Strategis Nasional Blok Masela.

Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alex Belay, di Saumlaki, Selasa (22/7/2026), mengatakan potensi ekonomi Tanimbar sangat besar, namun hingga kini pelaku usaha lokal masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses permodalan, minimnya keberpihakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha dari luar daerah yang memiliki kekuatan modal lebih besar.

Menurutnya, tanpa regulasi yang memberikan perlindungan dan afirmasi, peluang ekonomi yang lahir dari pembangunan daerah dikhawatirkan justru lebih banyak dinikmati pihak luar.

“Kami melihat banyak peluang usaha di sektor perikanan, pertanian, perdagangan hingga jasa yang lebih banyak dikuasai pengusaha dari luar daerah. Padahal putra-putri Tanimbar memiliki hak yang sama untuk berkembang dan menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri. Tanpa payung hukum yang jelas, pengusaha lokal akan terus berada pada posisi yang lemah,” tegas Alex.

KNPI menilai Perda tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dan kepastian hukum bagi investor. Karena itu, regulasi yang diusulkan setidaknya mengatur prioritas bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan dalam proses perizinan dan pengadaan pemerintah, kewajiban kemitraan bagi investor dari luar daerah dengan pelaku usaha setempat, kemudahan akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan usaha, serta pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan yang merugikan pengusaha lokal.

Selain itu, KNPI meminta agar proses penyusunan Perda dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan organisasi pengusaha muda, kelompok usaha masyarakat, akademisi, tokoh adat, dan unsur masyarakat lainnya sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Alex menegaskan bahwa usulan tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya memastikan setiap investasi memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Tanimbar.

“Kami tidak anti-investasi. Kami justru mendukung masuknya investasi karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun investasi harus berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Jangan sampai masyarakat Tanimbar hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Perda ini adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi pengusaha lokal,” ujarnya.

Hingga saat ini, Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan pengusaha lokal. KNPI berharap Pemda dan DPRD segera memasukkan usulan tersebut ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sehingga dapat dibahas dan disahkan sebelum akhir tahun 2026 untuk mulai diterapkan pada tahun anggaran berikutnya. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *