
“Perjuangan infrastruktur laut disebut membutuhkan proses panjang, dari aspirasi hingga persetujuan anggaran Pemerintah Pusat”
MBD, RadarMalukuNews.com — Memperjuangkan pembangunan dan renovasi pelabuhan serta peningkatan transportasi laut di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bukan perkara mudah. Prosesnya membutuhkan waktu panjang, mulai dari penyampaian aspirasi, kajian teknis, perencanaan, penganggaran hingga penetapan skala prioritas oleh Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Jeremias, saat menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan program pembangunan infrastruktur transportasi laut di MBD.
Menurut Anos, setiap program yang bersumber dari Pemerintah Pusat, khususnya melalui Kementerian Perhubungan, harus melewati sejumlah tahapan sebelum akhirnya dapat direalisasikan di daerah.
“Memperjuangkan satu pelabuhan, satu trayek kapal atau satu tambahan armada bagi Maluku Barat Daya membutuhkan proses, komunikasi dan perjuangan yang tidak sedikit,” tegasnya.
Jangan Bangun Opini dari Asumsi
Anos mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru membangun asumsi atau praduga terhadap sebuah program pembangunan yang telah masuk ke daerah.
Menurutnya, opini yang tidak didasarkan pada data dan fakta justru berpotensi menghambat keberlanjutan program yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat.
“Ketika suatu program pembangunan akhirnya dapat dilaksanakan di daerah, sebaiknya kita tidak terburu-buru membangun asumsi atau praduga yang belum tentu benar,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik dan pengawasan terhadap program pemerintah tetap penting. Namun, seluruhnya harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta.
“Kalau ada program Pemerintah Pusat yang masuk ke Maluku Barat Daya dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tugas kita bersama adalah mengawal agar program tersebut dilaksanakan sesuai aturan, tepat mutu dan tepat manfaat,” katanya.
Perjuangan ke Pemerintah Pusat
Anos mengatakan, selama menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku, dirinya bersama komisi terkait telah beberapa kali datang langsung ke Jakarta untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku kepada kementerian maupun lembaga Pemerintah Pusat.
Namun, menurutnya, perjuangan tersebut tidak selalu langsung membuahkan hasil.
Menyampaikan aspirasi, kata dia, bukan berarti pada hari yang sama langsung mendapatkan jawaban. Dibutuhkan komunikasi, jaringan dan proses berkelanjutan dengan kementerian maupun lembaga terkait.
Hal serupa juga berlaku terhadap berbagai usulan yang disampaikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Pusat di daerah, termasuk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP).
Setiap usulan tetap harus melewati tahapan administrasi, teknis, penganggaran dan penentuan prioritas.
MBD Masih Butuh Banyak Pelabuhan dan Kapal
Anos menegaskan, MBD sebagai daerah kepulauan masih sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur dan konektivitas transportasi laut.
Bukan hanya pembangunan maupun renovasi pelabuhan, tetapi juga tambahan kapal perintis, trayek serta fasilitas penyeberangan di berbagai wilayah kepulauan.
“Maluku Barat Daya masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana Perhubungan Laut dan Penyeberangan. Kita masih membutuhkan tambahan kapal, tambahan trayek, peningkatan kualitas pelabuhan serta pembangunan fasilitas transportasi di berbagai pulau,” jelasnya.
Menurut Anos, transportasi laut bagi masyarakat kepulauan bukan sekadar alat mobilitas. Transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, sekaligus penghubung antarpulau dan penggerak perekonomian.
Transportasi laut juga berperan penting dalam distribusi kebutuhan pokok serta menunjang akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan berbagai pelayanan lainnya.
Jaga Kapal yang Sudah Diperjuangkan
Di sisi lain, Anos mengajak masyarakat MBD untuk ikut menjaga dan merawat kapal perintis yang telah diberikan Pemerintah Pusat.
Ia mengingatkan agar fasilitas transportasi yang telah diperjuangkan tidak justru terganggu akibat persoalan keamanan, keributan, perusakan fasilitas maupun tindakan lain yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai kapal yang diperjuangkan dengan susah payah justru mengalami gangguan pelayanan karena persoalan keamanan, keributan, perusakan fasilitas atau tindakan-tindakan lain yang merugikan masyarakat sendiri,” katanya.
Anos menilai pembangunan konektivitas MBD tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Perhubungan, UPT di daerah dan masyarakat.
“Mari katong bantu pemerintah. Mari katong jaga setiap program yang sudah masuk. Mari katong rawat kapal dan pelabuhan yang sudah ada, dan mari katong bersama-sama memperjuangkan yang masih dibutuhkan oleh Maluku Barat Daya,” pungkasnya.
“Katong jaga yang sudah ada, katong perjuangkan yang belum ada, untuk konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Maluku Barat Daya,” tutupnya. (RMN)
