
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyoroti pelaksanaan proyek sanitasi di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Sorotan tersebut terutama terkait persoalan upah pekerja serta kinerja kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, menyampaikan hal itu dalam rapat kerja Komisi III bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, di ruang Komisi III DPRD Maluku, Selasa (22/9/2026).
Menurut Allan, persoalan yang terjadi dalam proyek sanitasi di Banda perlu mendapat perhatian serius karena proyek tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, pelaksanaan pekerjaan di wilayah kepulauan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar proyek pemerintah dapat diselesaikan sesuai target dan ketentuan kontrak.
Allan meminta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku mengevaluasi kontraktor yang dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan proyek.
“Kontraktor-kontraktor seperti ini sebenarnya harus di-blacklist. Saya tegaskan, untuk balai harus di-blacklist,” kata Allan dalam rapat tersebut.
Selain kinerja kontraktor, Allan juga mempertanyakan proses pemilihan perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah di Maluku.
