
AMBON, RadarMalukuNews.com — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, S.Sos., M.Si., mendesak PT PLN (Persero) mempercepat pemerataan pelayanan listrik di Maluku, terutama bagi masyarakat di desa, pulau-pulau kecil dan wilayah terluar yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik.
Desakan tersebut disampaikan Anos dalam rapat bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Rabu (30/9/2026).
Menurut Anos, pemerataan listrik tidak cukup hanya diukur melalui angka rasio elektrifikasi. Pemerintah dan PLN perlu menunjukkan kondisi riil pelayanan listrik yang diterima masyarakat di setiap desa dan pulau.
Bukan Sekadar Rasio Elektrifikasi
Anos meminta data terbuka mengenai desa yang belum menikmati listrik, wilayah yang baru mendapatkan pelayanan enam atau 12 jam, serta daerah yang sudah memperoleh pasokan 24 jam.
“Yang perlu kita ketahui secara terbuka adalah berapa desa yang belum berlistrik, berapa yang baru menikmati listrik enam jam, 12 jam, dan berapa yang sudah 24 jam. Dari situ harus dibuat roadmap yang jelas kapan seluruh masyarakat Maluku mendapatkan pelayanan listrik yang lebih baik,” tegas Anos.
Ia menilai kondisi geografis Maluku tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil untuk terus menunggu pelayanan energi yang layak.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di pulau-pulau jauh harus terus menunggu lebih lama hanya karena kondisi geografis. Mereka adalah masyarakat Maluku dan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan energi yang layak,” ujarnya.
Minta Peta Listrik Maluku Sampai Tingkat Desa
Anos meminta Dinas ESDM bersama PLN menyusun peta ketenagalistrikan Maluku hingga tingkat desa.
Peta tersebut harus memuat desa yang belum berlistrik, desa dengan pelayanan enam dan 12 jam, desa yang sudah 24 jam, kondisi jaringan PLN, kebutuhan pembangkit, rencana pembangunan PLTS, sumber anggaran hingga kendala yang dihadapi di lapangan.
Ia juga mendorong adanya matriks program ketenagalistrikan Maluku 2026–2029 yang mencantumkan lokasi, kondisi kelistrikan, program yang akan dikerjakan, sumber anggaran, tahun pelaksanaan, progres serta target penyelesaian.
“DPRD membutuhkan data yang jelas agar fungsi pengawasan bisa dilakukan. Jangan hanya disampaikan bahwa program akan dilaksanakan, tetapi harus jelas lokasinya di mana, anggarannya dari mana, kapan dikerjakan dan kapan masyarakat menikmatinya,” kata Anos.
PLTS Jangan Hanya Dibangun, Harus Dipelihara
Untuk pulau-pulau yang sulit dijangkau jaringan PLN maupun distribusi bahan bakar, Anos mendorong optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Namun, pembangunan PLTS menurutnya harus disertai sistem pemeliharaan dan operasional yang jelas.
“Harus dipastikan siapa yang memelihara, bagaimana ketersediaan baterai dan suku cadang, serta bagaimana sistem operasionalnya. Jangan PLTS dibangun hari ini, dua atau tiga tahun kemudian sudah tidak berfungsi karena tidak ada pemeliharaan,” tegasnya.
MBD dan Tanimbar Perlu Perhatian Serius
Anos secara khusus meminta perhatian terhadap Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk pulau-pulau yang masih mengalami keterbatasan pelayanan listrik.
Menurutnya, peningkatan pelayanan di wilayah kepulauan harus dilakukan secara bertahap, dari enam jam menjadi 12 jam hingga akhirnya mencapai pelayanan 24 jam.
Ia juga meminta rencana pembangunan PLTS maupun penguatan jaringan listrik disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga warga mengetahui kapan wilayah mereka akan mendapatkan peningkatan pelayanan.
Listrik Harus Dukung Ekonomi Nelayan
Anos menegaskan, persoalan listrik tidak hanya menyangkut penerangan rumah tangga. Keandalan listrik juga berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan fasilitas cold storage dengan kebutuhan daya sekitar 105 kVA yang dapat mengalami gangguan apabila pemadaman listrik berlangsung berulang.
“Kalau listrik sering padam, ikan yang disimpan bisa rusak, produksi terganggu dan ujungnya nelayan juga dirugikan. Karena itu fasilitas ekonomi strategis seperti cold storage harus menjadi perhatian PLN,” katanya.
Karena itu, Anos meminta PLN mengevaluasi kapasitas jaringan, feeder, trafo, kestabilan tegangan serta kebutuhan sumber listrik cadangan untuk fasilitas ekonomi strategis.
Blok Masela, Kesiapan Listrik Harus Dimulai
Anos juga mengingatkan pentingnya kesiapan pasokan listrik menghadapi perkembangan Proyek LNG Abadi Blok Masela dan aktivitas ekonomi turunannya.
Menurutnya, pertumbuhan investasi dan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah selatan Maluku harus diikuti kesiapan infrastruktur energi.
“Jangan sampai proyek besar sudah berjalan dan pusat ekonomi baru tumbuh, tetapi masyarakat di sekitarnya masih menghadapi persoalan listrik,” tegasnya.
Ia meminta kebutuhan listrik untuk rumah tangga, UMKM, fasilitas publik hingga industri penunjang mulai dipetakan sejak sekarang.
BPBL Harus Tepat Sasaran
Selain memperluas jaringan, Anos meminta Pemerintah Provinsi Maluku ikut mengawal program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat yang belum mampu memasang sambungan listrik secara mandiri.
Ia meminta kejelasan mengenai kuota BPBL untuk Maluku, distribusi setiap kabupaten/kota, mekanisme pendataan serta kriteria calon penerima.
Menurutnya, program tersebut harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
Jangan Hanya Rapat, Harus Ada Target
Anos menegaskan, persoalan kelistrikan Maluku membutuhkan sistem pengawasan yang terukur antara DPRD, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Dinas ESDM dan PLN.
Setiap persoalan, kata dia, harus memiliki kejelasan mengenai lokasi, masalah, program penyelesaian, penanggung jawab, sumber anggaran dan target waktu.
“Yang kita perjuangkan adalah keadilan pelayanan energi. Masyarakat di Ambon membutuhkan listrik yang baik, demikian pula masyarakat di Wadankouw, Nurkat, Watmasa, Wuar Labobar, Kisar, Wetar, Luang, Roma, Damer, Sermata, Aru, Seram, Buru dan seluruh pulau-pulau di Maluku,” ujarnya.
Anos menegaskan, hasil rapat tidak boleh berhenti pada penjelasan tanpa tindak lanjut.
“Kita membutuhkan data yang jelas, program yang jelas, anggaran yang jelas dan target waktu yang jelas, supaya DPRD bersama pemerintah dan PLN dapat mengawalnya sampai benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Anos. (RMN)
