
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – DPRD Maluku minta pemerintah provinsi bersama BPJS Kesehatan untuk melakukan pencocokkan data utang yang menjadi kewajiban pemerintah sejak 2021 hingga 2026 untuk dibayarkan.
“Disebutkan jumlah utang mencapai Rp38 miliar yang menjadi kewajiban pemeorov terkait pembayaran iuran kepesertaan pegawai pemerintah daerah, termasuk pegawai reguler dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa di Ambon, Rabu.
Namun jumlah nilai yang disebutkan Rp38 miliar ini dianggap belum final sehingga legislatif minta pemprov melakukan pencocokkan data bersama BPJS Kesehatan guna memastikan total besaran kewajiban yang harus dibayarkan.
Menurut dia, mencocokkan data utang ini sangat urgen sebab pembayaran iuran pegawai pemerintah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Ada kemungkinan terjadi perbedaan perhitungan antara pemprov dengan BPJS Kesehatan. Angka Rp38 miliar ini sesuai penjelasan pemprov namun bisa juga kalau berdasarkan Peraturan Presiden bisa terkoreksi,” katanya.
Untuk itu secepatnya dilakukan koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Kesehatan Pendidikan, karena sangat dibutuhkan guna memastikan jumlah peserta, besaran kewajiban, serta dasar penghitungan iuran.
DPRD meminta pemprov dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta BPKAD bisa berkoordinasi untuk mengecek data pertama serta data yang kedua kira-kira penarikan atau pemotongan ini berdasarkan apa saja sehingga tidak terjadi perbedaan data dalam menentukan kewajiban pemerintah daerah.
Kemudian untuk dasar pembayaran juga perlu disesuaikan dengan aturan yang mengatur penerimaan pegawai pemerintah.
Sehingga DPRD Maluku meminta persoalan Rp38 miliar ini terlebih dahulu dipastikan melalui rekonsiliasi data lalu nilai kewajiban dan dasar penghitungannya jelas dan penyelesaian pembayaran dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
