
SAUMLAKI — Skandal dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, akhirnya meledak.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan tiga pejabat Desa Sangliat Krawain sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan DD dan ADD tahun anggaran 2018 hingga 2020.
Tak hanya menetapkan tersangka, Kejari Tanimbar juga langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya.
Penetapan tersangka dan penahanan tersebut disampaikan Kejari Tanimbar melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Lovi Daeli bersama Plt. Kasi Intel Rahmatullah, Kamis (8/10/2026).
Rp603,7 Juta Diduga Disimpangkan
Berdasarkan hasil penyidikan, Kejari Tanimbar menyebut terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DD dan ADD Desa Sangliat Krawain selama periode 2018 hingga 2020.
Dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp603.751.000.
Nilai kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 7 September 2026.
Kejari menyatakan tiga tersangka diduga memiliki peran dalam rangkaian penyimpangan pengelolaan dana desa tersebut.
Tiga Pejabat Desa Jadi Tersangka
Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial PB, Pj. Kepala Desa Sangliat Krawain periode 2020–2021.
Kemudian AM, Sekretaris Desa Sangliat Krawain sejak 2015 hingga sekarang, serta ST, Kaur Keuangan Desa Sangliat Krawain periode 2016–2021.
Kejari Tanimbar menyatakan penetapan ketiganya sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Penyidik mendalami dugaan peran masing-masing tersangka dalam pengelolaan DD dan ADD Desa Sangliat Krawain.
57 Saksi Diperiksa
Kasus ini tidak dibangun hanya dari pemeriksaan terhadap beberapa orang.
Dalam proses penyidikan, Kejari Tanimbar mengaku telah memeriksa 57 orang saksi.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melakukan analisis terhadap berbagai dokumen dan data yang berkaitan dengan pengelolaan DD dan ADD.
Kejari turut meminta keterangan ahli konstruksi serta ahli penghitungan kerugian keuangan negara untuk memperkuat konstruksi perkara.
Dari keseluruhan proses tersebut, penyidik menyimpulkan terdapat dugaan keterlibatan PB, AM dan ST dalam perkara tersebut.
Kejaksaan menegaskan proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Tak Berhenti di Penetapan, Ketiganya Langsung Ditahan
Langkah Kejari Tanimbar tidak berhenti pada penetapan tersangka. Ketiga tersangka langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 8 Oktober 2026.
Mereka menjalani penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan serta guna menjamin proses hukum berjalan lancar.
Terancam Hukuman Berat
Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto ketentuan terkait dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Secara subsidair, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sesuai sangkaan yang disampaikan Kejari, ancaman pidana untuk sangkaan primair adalah pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.
Sementara sangkaan subsidair memiliki ancaman pidana mulai dari dua tahun hingga pidana penjara seumur hidup.
Kejari: Proses Hukum Terus Berjalan
Kejari Tanimbar menegaskan penetapan tiga tersangka merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memberantas tindak pidana korupsi serta menegakkan hukum secara profesional dan tanpa membeda-bedakan kedudukan seseorang.
Kejaksaan juga menyatakan akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Dengan ditetapkannya tiga tersangka dan dilakukannya penahanan, perkara dugaan penyimpangan DD dan ADD Desa Sangliat Krawain kini memasuki tahapan penyidikan lanjutan.
Namun demikian, status tersangka bukanlah putusan bersalah. PB, AM dan ST tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan memperoleh proses peradilan yang adil hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (RMN)
