
SAUMLAKI, RadarMalukuNews.com – Upaya hukum kasasi mantan Direktur Utama PT Tanimbar Energi, Ir. Johanna Joice Julita Lolouan, dalam perkara korupsi pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) kandas di Mahkamah Agung (MA).
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Johanna maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar. Dengan demikian, putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Ambon yang menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara terhadap Johanna tetap berlaku.
Putusan tersebut tertuang dalam perkara kasasi Nomor 11394 K/Pid.Sus/2026 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 16 September 2026.
Majelis hakim dipimpin Hakim Agung Dr. Yohanes Priyana, dengan anggota Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani dan Noor Edi Yono.
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Ir. Johanna Joice Julita Lolouan tersebut,” demikian bunyi amar putusan yang diterima RadarMalukuNews, Senin (2/11).
MA juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar sebagai Pemohon Kasasi II.
Delapan Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp2,98 Miliar
Sebelumnya, melalui putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2026/PT AMB tertanggal 24 Juni 2026, PT Ambon mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb tertanggal 30 April 2026.
Dalam putusan banding tersebut, Johanna dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair.
Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun serta denda sebesar Rp150 juta.
Tak hanya hukuman badan, Johanna juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp2.978.121.749 atau hampir Rp2,98 miliar.
Ketentuan dalam putusan banding itu menegaskan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.
Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.
Sementara denda Rp150 juta dapat diganti dengan pidana penjara selama 70 hari apabila tidak dibayarkan sesuai ketentuan.
Kejari Tanimbar Belum Terima Salinan Fisik Putusan
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Krisnandar, mengaku pihaknya belum menerima salinan fisik putusan kasasi dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Ambon.
“Kita belum menerima fisik putusan kasasi dari kepaniteraan PN Tipikor Ambon. Jika sudah, kita akan menerbitkan berita acaranya untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” ujarnya.
Dengan ditolaknya kedua permohonan kasasi tersebut, putusan PT Ambon yang menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, denda Rp150 juta, serta uang pengganti hampir Rp2,98 miliar tetap berlaku.
Kini, tindak lanjut putusan tersebut menjadi bagian penting yang harus dilakukan aparat penegak hukum, terutama terkait pelaksanaan eksekusi pidana dan pemenuhan kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara. (RMN)
