
RADARMALUKUNEW.COM.AMBON – Pembangunan Ruang Publik di bantaran sungei Waitomu oleh pihak Pangdam XVI Pattimura dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai kajian instansi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pernyataan ini disampaikan salah satu anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin kepada wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon Rabu (4/11/2026) saat. Pihaknya bersedia memberikan keterangan terkait pembangun ruang publik di bantaran sungai Waitomu.
” Suda ada rapat koordinasi Pangdam XVI Pattimura Ambon dengan steik holder Provinsi Maluku ada kesepakatan pembangunan dilaksanakan sementara dihentikan,bagi kami semua pembagunan harus sesuai dengan aturan selama tidak sesuai aturan maka tidak boleh dilaksanakan,” Ujar Afifudin
Menurutnya, DPRD Provinsi Maluku tugasnya menjalan amanat Undang-undang jadi kalau Undang-undang mengatakan tidak ya tidak bisa mengingat soal teknis lain itu perlu diperhatikan dan kewenangan terhadap pembangunan sungei di Kota Ambon adalah kewenangan Pemerintah Pusat, Kementrian PUPR, dibawa adalah Balai Wilayah Sungei (BWS) Maluku.
” Kita tahu bersama selama ini tidak ada pembangunan dilaksanakan di tengah sungei ini berdasarkan Undang-undang, mulai dari Undang-undang Nomor 17 sampai dengan Peraturan Presiden bahkan sampai Peraturan Menteri tidak diberikan ruang pembagunan di atas sungei,” Jelas Afifudin.
Lebih lanjut kata Afifudin, dalam pertemuan Komisi III DPRD Provinsi Maluku dengan PLT Balai Wilayah Sungei Maluku, Dr Ir Ruslan Malik ,ST MT, BWS Maluku tidak menjelaskan soal peruntukan tapi BWS Maluku menjelaskan fungsinya saja kepada Komisi III DPRD Provinsi Maluku serta penjelasannya sama seperti dalam rapat koordinasi dan DPRD ingin mendengar informasi secara utuh dari BWS Maluku.
” Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan pendalaman informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur hanya pembangunan kali Waitomu hanya bagian sepadan tapi bagian tengah tidak bole dan tidak ada aturan yang mengatur,” kata Afifudin
Menurut Afifudin, sebagai bagian dari pemerintah kita harus taat pada aturan dan kita tingal jalankan aturan perundang-undangan sehingga tidak jadi polemik yang berkepanjangan di media, maka kami sarankan masing-masing pihak baik yang punya Tusi dalam melaksanakan pembangunan dapat menjalankan aturan yang telah ditetapkan pihak Pemerintah dengan baik dan benar.
