
RadarMalukuNews.com – Dana Desa (DD) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk tahap I telah dicairkan, namum belum mencapai target 100 persen penyaluran ke tiap Desa. Hal ini diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Brampi Moriolkossu, kepada media ini usai memberikan arahan kepada para kades di ruang rapat Setda setempat, Selasa (6/5/2025).
Brampi menyampaikan, Terhitung hingga hari ini 6 Mei 2025, Dana Desa (DD) telah dicairkan kepada 35 desa dari total 80 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Alhasil, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawerisa – Juliana C Ratuanak, telah memberikan instruksi tegas kepada OPD-nya untuk proses penyaluran DD ini harus segera dituntaskan paling lambat 15 Mei hingga 15 Juni tahun ini.
“Bupati berkeinginan agar siklus pembahasan APB-Desa, RKPDes tahun 2026 harus dilakukan dalam tahun 2025 ini, sehingga proses penyaluran DD maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan tepat waktu guna menghindari desa-desa untuk melakukan pinjaman uang kepada pihak lain yang endingnya membebankan APBDes,” tutur Brampi
Sementara 45 desa sisa lainnya yang belum pencairan DD, dijelaskan Sekda bahwa kendala utamanya yakni internet, tenaga ahli atau pendamping serta belum semua desa yang menetapkan RKPDes 2025.
“Desa-desa itu juga belum semua yang melakukan pengimputan pada sistem keuangan desa. Itulah kenapa kita harus lansung lakukan pendampingan,” jelasnya.
Disisi lain, dirinya mengutip pesan Bupati Ricky Jawerisa, dan Wakilnya Juliana C Ratuanak, yang memberikan warning keras kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (PMD) maupun OPD terkait akan maraknya aktivitas pungutan liar (Pungli) dari para oknum ASN terhadap para Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya.
“Pak Bupati dan wakil berpesan agar jangan ada yang mempersulit para kades dan staf dalam pengurusan ini. Siklus pembahasan RKPDes harus bebas dari segala pungutan liar. Apa yang bisa dipercepat harus dipercepat dan tidak boleh dipersulit,” tandas Sekda.
Dengan adanya hal tersebut, Pemda langsung memberikan pendampingan kepada para kades dan perangkat desa guna mempercepat proses transfer dana desa tahap pertama ini pada kas desa masing-masing, terhitung hari ini dan seterusnya. (RMN)
