
Ambon, RadarMalukuNews.com – Sidang lanjutan perkara dugaan penyalahgunaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada BUMD PT Tanimbar Energi kembali mengungkap fakta serius. Enam orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, Jumat (6/2/2026), membeberkan lemahnya tata kelola perusahaan daerah tersebut.
Persidangan yang telah memasuki tahap pembuktian itu membuka tabir pengelolaan PT Tanimbar Energi yang dinilai jauh dari prinsip korporasi yang sehat. Para saksi menyatakan bahwa perusahaan yang dibentuk untuk mengelola Participating Interest Blok Masela justru menjalankan usaha di luar tujuan strategisnya, yakni bisnis bawang dan batako, tanpa menghasilkan keuntungan.
“Perusahaan dibentuk sebagai pengelola Participating Interest Blok Masela, malah terjun ke bisnis bawang dan batako tanpa menghasilkan keuntungan,” ungkap salah satu Saksi.
Fasilitas produksi batako diakui telah tersedia, namun tidak pernah beroperasi secara optimal. Sementara usaha bawang disebut mengalami stagnasi dan kerugian. Seluruh saksi menyatakan tidak ada satu pun lini usaha yang memberikan kontribusi pendapatan bagi perusahaan.
Fakta lain yang terungkap adalah absennya dokumen fundamental perusahaan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 dan 2022 tidak dapat dibuktikan keberadaannya. RKA tahun 2020 pun diketahui tidak pernah mendapat pengesahan dari komisaris. Bahkan sejumlah saksi mengaku tidak pernah melihat RKA induk perusahaan maupun anak perusahaan.
Tak hanya itu, saksi lain juga mengungkapkan, PT Tanimbar Energi tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Kondisi ini membuat aktivitas perusahaan berjalan tanpa sistem, tanpa pedoman kerja, dan tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Lemahnya kontrol internal turut disorot dalam persidangan.
Sementara itu, Bendahara pengeluaran mengungkapkan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam rapat internal perusahaan. Setiap pencairan dana langsung dikelola oleh Direktur Keuangan, sementara penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan tanpa mekanisme check and balance yang memadai.
Disisi lain, Jaksa juga mengungkap penggunaan dana penyertaan modal untuk menutup kewajiban perusahaan, termasuk peminjaman dana ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain itu, nilai penyertaan modal tahun 2022 dipersoalkan karena adanya perbedaan angka yang signifikan.
Dari sisi pengawasan eksternal, Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jedithya Huwae mengatakan pihaknya tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap PT Tanimbar Energi pada periode 2020 hingga 2022. Alasannya, tidak ada perintah dari Petrus Fatlolon yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar. Pemeriksaan baru dilakukan setelah Kejaksaan turun tangan dan menemukan indikasi kerugian negara.
“Kami tak pernah lakukan pemeriksaan di PT. Tanimbar Energi sejak 2020 sampai 2022, karena tidak ada perintah dari Petrus Fatlolon. Pemeriksaan baru dilakukan setelah pihak Kejaksaan turun tangan dan menemukan indikasi kerugian negara,” ungkap Huwae
Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa proses pembuktian akan terus dilanjutkan untuk mengungkap secara utuh bagaimana kebijakan penyertaan modal diambil dan bagaimana dana publik dikelola. Seluruh fakta, menurut jaksa, akan dihadirkan secara objektif di hadapan Majelis Hakim.
“Sidang lanjutan ini menjadi bagian penting dalam mengurai konstruksi perkara PT Tanimbar Energi, sekaligus menegaskan bahwa penyertaan modal daerah bukan sekadar kebijakan anggaran, melainkan tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap keputusan publik,” ungkap JPU.
Perkara ini kembali mengingatkan bahwa setiap rupiah uang daerah membawa konsekuensi, dan ruang sidang menjadi tempat untuk menguji pertanggungjawaban itu secara hukum, bukan opini. (RM)
