Shadow

Jonas Bongkar Peran Kunci Petrus Fatlolon dalam Pencairan Dana Rp1 Miliar ke PT Tanimbar Energi

Ambon, RadarMalukuNews.com – Fakta persidangan dugaan penyalahgunaan penyertaan modal pada BUMD PT Tanimbar Energi mengungkap peran sentral Bupati Kepulauan Tanimbar saat itu, Petrus Fatlolon (PF), Jumat (27/02/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan Jonas Batlayeri (JB), disebutkan bahwa seluruh proses penganggaran hingga pencairan dana penyertaan modal tahun 2022 berjalan atas sepengetahuan dan perintah langsung Bupati selaku kepala daerah sekaligus pemegang saham BUMD tersebut.

“Dari proses penganggaran hingga pencairan dana penyertaan modal tahun 2022, itu atas perintah langsung Bupati selaku kepala daerah sekaligus pemegang saham,” ungkap JB, di ruang sidang Via Soom

Setujui Anggaran Tanpa Dokumen Kelayakan

Sebagai kepala daerah, Petrus Fatlolon disebut menyetujui penganggaran penyertaan modal melalui dokumen KUA-PPAS dan RAPBD sebelum diajukan ke DPRD. Persetujuan itu mencakup pagu indikatif serta rincian anggaran untuk PT Tanimbar Energi.

Namun dalam fakta yang terungkap, dokumen utama yang seharusnya menjadi dasar pemberian penyertaan modal seperti rencana bisnis, analisis investasi, dan studi kelayakan, disebut tidak tersedia. Artinya, persetujuan anggaran tetap diberikan meski tanpa dokumen fundamental yang menjadi syarat kelayakan investasi daerah.

Perintah Cairkan Dana Tak Selaras APBD

Lebih jauh, JB menyatakan bahwa PF bukan hanya mengetahui proses pencairan, tetapi juga memerintahkan langsung kepada Kepala BPKAD untuk mencairkan dana penyertaan modal dengan angka yang disebut tidak selaras dengan APBD yang telah ditandatangani sendiri oleh Bupati.

Dalam rapat yang dihadiri Bupati, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional PT TE, serta Ucok selaku pejabat terkait, disebutkan bahwa total penyertaan modal Rp1 miliar sebenarnya dialokasikan untuk tiga BUMD.

Artinya, secara pembagian, PT Tanimbar Energi hanya berhak menerima sekitar Rp333.333.333. Namun dalam rapat tersebut, Direktur PT TE menyampaikan bahwa perusahaan memiliki utang tahun sebelumnya yang digunakan untuk pembayaran gaji. Jika hanya menerima sepertiga dana, maka kebutuhan pembayaran gaji tidak akan tertutupi.

Dalam forum itu pula, menurut JB, Bupati mengetahui bahwa dana penyertaan modal akan digunakan bukan untuk penguatan usaha atau ekspansi bisnis, melainkan untuk membayar gaji dan menutup utang operasional.

Meski demikian, perintah tetap diberikan agar seluruh Rp1 miliar dicairkan kepada PT Tanimbar Energi.

Peran Kunci dalam Penganggaran dan Pencairan

Rangkaian tahapan penganggaran mulai dari penyusunan KUA, PPAS, hingga RAPBD oleh masing-masing SKPD disebut diketahui dan disetujui oleh PF Bupati kala itu. Setelah itu, RAPBD dibahas bersama DPRD, yang secara hukum menjadi tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif.

BPKAD bahkan pernah meminta arahan langsung kepada Bupati terkait pencairan dana penyertaan modal tahun 2022. Disposisi yang diterima BPKAD melalui Asisten II menjadi dasar administratif untuk pencairan tersebut.

Fakta-fakta ini mempertegas bahwa peran Bupati tidak bersifat administratif semata, tetapi substantif mulai dari persetujuan penganggaran, pengetahuan atas penggunaan dana, hingga perintah langsung pencairan.

Sorotan pada Akuntabilitas Kepala Daerah

Dengan posisi sebagai kepala daerah sekaligus pemegang saham BUMD, setiap keputusan strategis terkait penyertaan modal melekat pada otoritas Bupati. Terlebih ketika diketahui dana tersebut digunakan untuk membayar gaji, bukan memperkuat struktur permodalan sebagaimana tujuan penyertaan modal daerah.

Persidangan perkara ini terus bergulir dan menjadi ujian serius terhadap tata kelola keuangan daerah serta akuntabilitas pengambilan keputusan di level tertinggi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *