
Ambon, RadarMalukuNews.com – Penanganan kasus dugaan korupsi pembayaran utang pihak ketiga (UP3) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kian menunjukkan arah terang. Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mengurai praktik yang diduga sarat rekayasa anggaran, pelanggaran prosedur, hingga indikasi kuat permainan terstruktur yang menggerogoti keuangan daerah.
Tim Penyidik Pidana Khusus Kejati Maluku, Senin (06/04/2026), memeriksa tiga saksi kunci yang dinilai memiliki peran signifikan dalam proses pencairan anggaran bermasalah tersebut. Mereka adalah Feri Malirmasele (pegawai Dinas PUPR KKT), Agus Temmar (pegawai P3K PUPR KKT), dan Emang Ongirwalu (Sekretaris Inspektorat KKT).
Markup Tak Masuk Akal, Anggaran Diduga Dimanipulasi
Dari hasil pemeriksaan awal, muncul dugaan kuat adanya penggelembungan nilai proyek dalam skala mencolok. Feri Malirmasele dan Agus Temmar disebut terlibat dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang diduga dimanipulasi secara sistematis.
Nilai proyek pekerjaan cutting fill Bandara Mathilda Batlayeri yang semula berkisar Rp700 juta, melonjak drastis menjadi Rp9,1 miliar. Tak berhenti di situ, proyek penimbunan Pasar Omele juga disebut-sebut mencapai angka fantastis Rp72 miliar.
Lonjakan nilai ini memicu dugaan kuat adanya praktik markup yang tidak rasional dan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Inspektorat Diduga “Melunak”, Uang Negara Mengalir
Sementara itu, peran Inspektorat melalui Emang Ongirwalu turut menjadi sorotan tajam. Ia diduga melakukan evaluasi terbatas yang membuka jalan bagi pencairan dana dari kas daerah kepada pihak kontraktor, yakni Bos PT Lintas Yamdena, Agustinus Thiodorus.
Lebih jauh, kedekatan personal antara pejabat pengawas dan pihak kontraktor juga mulai disorot. Emang disebut berada dalam lingkaran dekat Agustinus Thiodorus, bahkan kerap terlihat dalam aktivitas non-formal bersama, yang memunculkan dugaan konflik kepentingan dalam proses pengawasan.
Uang Negara Diduga “Dibumihanguskan”
Kasus ini tak sekadar soal administrasi yang lalai, melainkan mengarah pada dugaan persekongkolan yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanimbar justru diduga dialihkan melalui skema pembayaran yang cacat hukum.
Kejati Maluku menegaskan pemeriksaan akan terus dikembangkan. Kepala Seksi Penerangan Hukum menyebutkan, selain tiga saksi dalam kasus UP3, penyidik juga memeriksa saksi lain dalam perkara berbeda, termasuk dugaan kasus di BRI Unit Batu Merah serta pengembangan perkara mantan Kajari Aru.
“Pemeriksaan juga pada perkara mantan Kajari Aru yang masuk tahap dik yakni FIRT dari unsur ASN Pemda Kepulauan Aru dan THK Pegawai P3K,” tandas Ardi.
Sinyal Penetapan Tersangka?
Dengan semakin terbukanya peran para pihak dan aliran anggaran yang mencurigakan, publik kini menanti langkah tegas Kejati Maluku. Penetapan tersangka dinilai tinggal menunggu waktu, seiring menguatnya bukti dan keterangan saksi.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum untuk membongkar praktik korupsi yang diduga melibatkan jaringan kekuasaan dan birokrasi di daerah. Jika terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran, melainkan pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat Tanimbar. (RMN)
