Shadow

Ketika Tanah Leluhur & Isinya Dilepas untuk Negara – Frederick: Jangan Ciptakan Konflik Baru di Lermatang

SAUMLAKI, TrendingMaluku.com – Di balik geliat investasi raksasa Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela, ada harga sosial yang harus dibayar masyarakat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Tanah yang selama ini menjadi ruang hidup, tempat berkebun dan menggantungkan masa depan keluarga, perlahan harus dilepaskan untuk pembangunan proyek berskala nasional.

Bagi masyarakat, persoalannya bukan sekadar berapa rupiah yang akan diterima. Sebab ketika tanah dilepas, yang hilang bukan hanya sebidang lahan, tetapi ruang hidup yang tidak mudah dikembalikan.

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang juga putra Desa Lermatang, Frederick Korompauulun, mengingatkan agar proses penilaian ganti untung tidak justru membuat masyarakat berada pada posisi yang dirugikan.

“Kalau pakai standar KJPP, pasti rugikan kepentingan masyarakat Lermatang,” kata Frederick.

Ia menyoroti proses pendataan tanaman masyarakat yang telah dilakukan tim Satgas di Desa Lermatang.

Menurut dia, tim pendataan telah menyelesaikan tugasnya. Namun setelah data tersebut dipasang di Balai Desa Lermatang untuk diumumkan kepada masyarakat, muncul sejumlah sanggahan dari warga.

Sanggahan itu, kata Frederick, terutama berkaitan dengan tanaman dan objek lain yang dinilai warga memang berada di atas lahan mereka.

“Tanaman itu benar-benar tumbuh di lahan mereka. Hewan saja mereka sanggah, apalagi tanaman. Karena ada hewan juga yang ada di lahan itu,” ujarnya.

Karena itu, Frederick meminta agar setiap keberatan masyarakat tidak dianggap sebagai persoalan administratif semata. Menurut dia, keberatan tersebut harus diverifikasi kembali agar data akhir benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

Jangan Ada Dua Data

Frederick juga meminta agar apabila Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) turun melakukan penilaian, proses tersebut melibatkan kembali tim pendataan yang sebelumnya telah melakukan verifikasi lapangan.

“Tim satu sampai empat yang sudah melakukan tugas dan fungsi pendataan dengan baik. Ke depan kalau KJPP turun lagi, harus dengan tim pendataan itu,” tegasnya.

Menurut dia, keterlibatan tim pendataan penting untuk mencegah terjadinya perbedaan data antara hasil verifikasi lapangan dengan hasil penilaian KJPP.

“Supaya penilaian KJPP tidak berbeda dengan tim pendataan,” katanya.

Dalam skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tanah, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah memang termasuk objek yang dapat dinilai. PP 19/2021 juga mendefinisikan pelepasan hak sebagai pemutusan hubungan hukum pihak yang berhak dengan tanah, sementara ganti kerugian harus diberikan secara layak dan adil.

Artinya, transparansi data menjadi penting karena angka kompensasi sangat bergantung pada objek yang diakui dan dinilai.

Tanah Bukan Sekadar Angka

Di titik inilah persoalan Lermatang menjadi lebih besar daripada sekadar nilai rupiah. Tanah yang akan dilepaskan masyarakat merupakan aset yang diwariskan dan menjadi ruang hidup lintas generasi. Ketika tanah tersebut masuk dalam kawasan pembangunan proyek besar, masyarakat tidak lagi memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakannya seperti sebelumnya.

Karena itu, proses pengadaan tanah harus memastikan kepentingan pembangunan tidak menghapus kepentingan masyarakat yang terdampak.

UU Nomor 2 Tahun 2012 secara eksplisit menyebut penyelenggaraan pengadaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Frederick mengingatkan, jangan sampai masyarakat Lermatang hanya melihat proyek besar berdiri di atas tanah mereka, sementara nilai manfaat jangka panjang bagi pemilik tanah justru semakin kecil.

“Tanah itu jadi harapan yang nanti akan dilepaskan seumur hidup. Jadi KJPP jangan ciptakan konflik baru di Lermatang,” tegasnya. (TM.01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *