Shadow

Eksekusi Tanah di Lauran Dilawan, Falirat Bongkar Dugaan Ultra Petita hingga Tanda Tangan Palsu

SAUMLAKI, RadarMalukuNews.com – Rencana eksekusi tanah di Jalan Profesor Budiono, Desa Lauran Watrui, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapat perlawanan dari pihak Yorim Resa Fordatkosu.

Kuasa hukum Yorim, Garlos Falirat, menilai objek yang akan dieksekusi masih menyisakan persoalan serius, mulai dari dugaan ultra petita, ketidaksesuaian batas dan luas tanah, hingga persoalan administrasi kepemilikan.

“Kami menganggap putusan tersebut telah terjadi ultra petita, karena objek yang diputus berbeda dengan objek yang menjadi pokok gugatan,” kata Falirat dalam konferensi pers kepada media di Tanimbar, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, dalam gugatan awal disebut objek yang dipersoalkan berukuran 9 x 40 meter. Namun, dalam putusan justru dikaitkan dengan tanah berdasarkan surat pelepasan seluas 1.520 meter persegi.

Falirat juga menyebut terdapat tiga dokumen kepemilikan yang menurutnya masih berdiri, yakni surat pelepasan seluas 1.520 meter persegi, surat pelepasan atas nama istri Yorim sekitar 666 meter persegi, serta sertifikat atas nama Andreas Kabir seluas 800 meter persegi.

“Ketiga dokumen ini belum dibatalkan. Karena itu kami mempertanyakan, objek 1.520 meter persegi itu sebenarnya yang mana,” ujarnya.

Persoalan lain menyangkut dugaan penggunaan tanda tangan Yorim dalam dokumen terkait proses hukum.

Falirat mengklaim pihaknya telah melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut kepada kepolisian. Namun, menurut dia, laporan itu kemudian dihentikan karena penyidik menilai alat bukti yang tersedia belum mencukupi.

“Persoalan tanda tangan ini sudah kami laporkan. Tetapi dihentikan karena alasan alat bukti tidak mencukupi,” katanya.

Meski demikian, Falirat menyatakan pihaknya tetap mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut dan membuka ruang untuk menempuh langkah hukum lainnya.

Di sisi lain, pihaknya juga telah mengajukan perlawanan eksekusi serta gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Saumlaki.

Falirat meminta eksekusi yang dijadwalkan dilaksanakan pada 20 Oktober 2026 ditangguhkan sampai persoalan batas, luas dan identitas objek tanah memperoleh kepastian.

“Kalau objeknya tidak jelas, jangan sampai eksekusi justru mengambil tanah yang bukan objek perkara dan kemudian menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai seluruh dalil dan bukti yang diajukan.

“Kami menghormati kewenangan pengadilan. Tetapi fakta mengenai objek tanah, dokumen kepemilikan dan persoalan tanda tangan ini harus dipertimbangkan sebelum eksekusi dilaksanakan,” ujarnya mengakhiri. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *